triggernetmedia.com – Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sokongan sosial tunai kepada 2.965 kepala keluarga (KK) di seluruh Kota Pontianak.
Dalam sebuah acara simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, secara resmi menyerahkan bantuan ini.
Dalam sambutannya, Edi menyampaikan bahwa bantuan ini diberikan kepada warga yang membutuhkan sebagai bagian dari komitmen Pemkot Pontianak untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun masih ada sebagian warga yang belum terjangkau, Pemerintah Kota berencana untuk secara bertahap melakukan pendataan guna memberikan bantuan sosial kepada mereka.
“Langkah ini merupakan upaya nyata dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat,” ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Selasa (21/11).
Menurut Edi, pemberian jaminan kesehatan dan bantuan sosial ini adalah bagian dari strategi Pemkot Pontianak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada aspek kesejahteraan sosial.
Tujuan dari program ini adalah membantu kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan rendah agar dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai serta memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak perlu khawatir akan biaya karena sudah ditanggung oleh pemerintah.
Selain jaminan kesehatan, bantuan sosial tunai juga diberikan kepada keluarga yang memerlukan dukungan ekonomi langsung untuk meringankan beban keuangan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan pangan.
Trisnawati, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, menjelaskan bahwa bantuan JKN diperuntukkan bagi 2.965 KK yang tersebar di enam kecamatan, hasil dari verifikasi data yang dilakukan oleh tim lapangan.
Anggaran tahun ini sebesar Rp1,779 miliar, yang akan ditingkatkan menjadi Rp2 miliar pada tahun 2024 untuk menjangkau 3 ribu KK.
Trisnawati juga mengimbau agar warga memperbarui dokumen kependudukan mereka guna memudahkan proses verifikasi dan validasi data, memastikan bantuan yang tepat sasaran, dan memungkinkan akses lebih banyak bantuan sosial di masa depan.
About Author
