triggernetmedia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai komunikasi pemerintah yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sentimen pasar terhadap perekonomian Indonesia. Menurut dia, persepsi negatif yang berkembang turut berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“Kelemahan kita adalah mungkin belum cukup baik menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada publik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Senin (8/6/2026).
Purbaya mengaku heran dengan munculnya persepsi bahwa kondisi fiskal Indonesia sedang bermasalah. Padahal, menurut dia, pemerintah secara rutin menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada publik.
Ia menduga persepsi tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Maret 2026. Sebagian pelaku pasar, kata dia, memperkirakan angka tersebut akan membuat defisit APBN menembus batas 3 persen pada akhir tahun.
“Kalau angka Maret dikalikan secara sederhana untuk setahun penuh, muncul anggapan defisit bisa melewati 3 persen. Itu yang kemudian berkembang di pasar,” ujarnya.
Selain itu, Purbaya menilai besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memunculkan kekhawatiran sebagian investor terhadap kondisi fiskal pemerintah.
Menurut dia, persepsi tersebut memicu kekhawatiran bahwa lembaga pemeringkat internasional akan menurunkan peringkat kredit Indonesia, sehingga mendorong keluarnya modal asing dan menekan pasar keuangan domestik.
Namun, Purbaya mengklaim sejumlah lembaga pemeringkat masih menilai fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga. Ia mencontohkan hasil pertemuannya dengan Standard & Poor’s (S&P) yang disebut masih memandang kinerja fiskal Indonesia dalam kondisi baik.
Meski demikian, S&P disebut mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal ke depan.
Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati dengan menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami memahami risiko yang ada dan tetap menjaga disiplin fiskal. Defisit tetap dikendalikan dan kebijakan fiskal dijalankan secara prudent,” katanya.
Ia berharap perbaikan komunikasi dan penyampaian data ekonomi yang lebih konsisten dapat membantu mengurangi sentimen negatif di pasar keuangan.




