triggernetmedia.com – Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Abdul Sani sangat menyayangkan atas keterlambatan pembangunan Jalan Pelang-Batu Tajam. Akibatnya serapan APBD Tahun Anggaran 2019 itu tidak optimal.
“Padahal nilai proyek tersebut terbilang cukup besar yakni sekitar dianggarkanRp56,4 milyar lebih dalam APBD 2019,” beber Abdul Sani, Kamis (9/1).
“Kontrak sudah habis, tapi pelaksanaan di lapangan baru 70 persen, artinya bisa dikatakan pelaksana gagal menjalankan kewajiban menyelesaikan proyek,” timpal Abdul Sani.
Abdul Sani pun meminta Pemkab Ketapang memberikan sanksi tegas kepada pelaksana proyek yang dinilainya tidak becus dalam penyelesaian pelaksanaan proyek APBD TA 2019 itu.
“Harusnya tidak ada perpanjangan waktu pengerjaan, kalau tak selesai, dibayarkan sesuai yang dikerjakan saja, kemudian pihak pelaksana disanksi peringatan. Bila perlu di blacklist. Apalagi tahun 2019 sudah tutup buku. Sekarang sudah 2020,” ujarnya.
Abdul Sani pun menyoroti kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Ia menyebut, selaku penyelenggara lelang pekerjaan, LPSE harus profesional dan lebih selektif dalam menetapkan pemenang lelang sesuai ketentuan.
“Terpenting sebenarnya bukan soal siapa yang mendapatkan tender atau lelang proyek, tetapi siapa yang mampu menyelesaikan proyek sesuai aturan dan tepat waktu. Komitmen dan tanggungjawab,” tegasnya.
“Harusnya pelaksana proyek lebih profesional menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak membuat alasan dengan berbagai argumen. Sudah jelas anggaran yang besar yang dialokasikan dalam APBD itu terkesan sia-sia,” ujar Abdul Sani lagi.
Lebih lanjut, wakil rakyat itu juga meminta pihak berwenang untuk mengecek kondisi fisik pelaksanaan pembangunan untuk dapat memastikan anggaran besar yang disediakan disertai dengan kualitas pembangunan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Nanti kita minta aparat hukum atau instansi terkait mengecek mutu pembangunan, agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kualitas pembangunan,” pungkasnya.
Jhon I Ariz
About Author
