triggernetmedia.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima audiensi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Portugal, Susi Marleny Bachsin, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Portugal, sekaligus menyiapkan agenda kerja sama bilateral yang ditargetkan rampung dan ditandatangani pada Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Dubes RI untuk Portugal Susi Marleny Bachsin menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Menteri P2MI beserta seluruh jajaran kementerian dalam membuka peluang kerja sama penempatan PMI yang aman, legal, dan saling menguntungkan bagi Indonesia maupun Portugal.
“Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas perhatian, sambutan, serta dukungan Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian P2MI terhadap upaya pembukaan kerja sama penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dukungan kementerian menjadi faktor penting dalam mendorong terwujudnya kerja sama yang aman, legal, dan saling menguntungkan bagi kedua negara,” ujar Susi.
Susi menjelaskan, proses penyelesaian naskah MoU antara Kementerian P2MI dan otoritas migrasi Portugal, AIMA, kini telah memasuki tahap akhir. Berdasarkan komunikasi terbaru dengan Presiden AIMA, Portugal berharap penandatanganan MoU dapat direalisasikan pada Oktober 2026.
Sebagai tahapan menuju penandatanganan tersebut, Pemerintah Portugal mengusulkan agar delegasi Kementerian P2MI melakukan kunjungan kerja ke Lisbon pada September 2026. Agenda yang diusulkan meliputi pertemuan dengan AIMA, forum kerja sama penempatan pekerja migran, business matching antara asosiasi perusahaan Portugal dan perusahaan penempatan resmi Indonesia, serta pembahasan mekanisme kerja sama yang lebih konkret.
Menanggapi hal tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan dukungannya terhadap seluruh tahapan yang telah disiapkan, termasuk rencana kunjungan ke Portugal sebelum penandatanganan MoU di Indonesia.
“Terima kasih kepada Ibu Duta Besar atas kunjungan yang kedua kalinya dan membawa kabar baik mengenai progres pembangunan kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia dengan Republik Portugal, khususnya untuk tenaga kerja terampil (skilled workers),” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin mengatakan minat berbagai negara terhadap tenaga kerja Indonesia terus meningkat. Setelah sebelumnya menerima Menteri Tenaga Kerja Turki dan Menteri Ekonomi dan Inovasi Albania, kini Portugal juga menunjukkan keseriusan untuk memperluas kerja sama penempatan PMI.
“Portugal menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian Bapak Presiden. Karena itu, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin tenaga kerja terampil yang akan menjadi bagian dari program prioritas Presiden melalui penguatan pendidikan vokasi dan SMK Go Global,” katanya.
Menurut Mukhtarudin, meskipun jumlah penempatan PMI ke Portugal saat ini masih relatif terbatas, penandatanganan MoU yang ditargetkan pada Oktober 2026 diyakini akan membuka peluang yang lebih besar.
“Dengan adanya MoU nanti, kita berharap penempatan pekerja migran Indonesia ke Portugal akan semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujarnya.
Terkait rencana kunjungan ke Portugal pada September 2026, Mukhtarudin menyatakan pemerintah pada prinsipnya menyambut baik usulan tersebut dan akan segera membahasnya secara internal.
“Insya Allah kami akan menjadwalkan kunjungan ke Portugal sekaligus mempersiapkan penguatan kerja sama sebelum penandatanganan MoU yang direncanakan berlangsung di Indonesia pada Oktober mendatang,” katanya.
Mukhtarudin menegaskan Indonesia telah siap dari sisi sistem maupun infrastruktur penempatan pekerja migran. Menurutnya, fasilitas pelatihan, lembaga pendidikan vokasi, hingga Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) telah memenuhi standar untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja internasional.
“Kalau delegasi Portugal nanti ingin melihat langsung balai-balai pelatihan maupun proses penyiapan tenaga kerja kita, semuanya sudah sangat siap. Kita juga memiliki P3MI yang berkualitas, baik untuk skema business to business (B2B), private to private (P2P), maupun government to government (G2G),” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa aspek pelindungan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kerja sama penempatan PMI.
“Bagi Bapak Presiden, yang paling utama adalah perlindungan pekerja migran. Mereka harus memperoleh upah yang layak, tempat tinggal yang layak, jaminan kesehatan yang baik, serta perlindungan sosial yang memadai. Dengan demikian, kerja sama yang dibangun benar-benar memberikan manfaat dan rasa aman bagi pekerja migran Indonesia,” tegas Mukhtarudin.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Indonesia dan Portugal berharap proses finalisasi MoU dapat berjalan sesuai target sehingga membuka peluang penempatan PMI yang lebih luas, profesional, dan terlindungi, sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang ketenagakerjaan.
Percepatan penyelesaian MoU ini diharapkan menjadi awal babak baru kerja sama penempatan pekerja migran antara Indonesia dan Portugal yang aman, legal, dan berkualitas, sekaligus memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia dengan tetap mengedepankan aspek pelindungan sebagai prioritas utama.
About Author
