triggernetmedia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp270 triliun untuk tahun anggaran 2027. Namun, besaran tersebut belum bersifat final karena masih dalam proses sinkronisasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan angka resmi anggaran akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan di hadapan DPR.
“Nanti finalnya apa yang disampaikan Pak Presiden nanti di nota keuangan,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Agustina menjelaskan, sebagian besar anggaran yang diusulkan akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Ia menambahkan, proses penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap pagu BGN tahun 2026. Dari alokasi awal sebesar Rp268 triliun, anggaran saat ini disesuaikan menjadi sekitar Rp229 triliun. Meski demikian, angka tersebut juga masih dapat berubah seiring proses pembahasan.
Menurut Agustina, fokus utama BGN saat ini bukan semata-mata melakukan efisiensi anggaran, melainkan membenahi tata kelola pelaksanaan Program MBG agar lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah memverifikasi ulang data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, sekaligus menyesuaikan jumlah penerima manfaat menjadi sekitar 62,7 juta orang.
Verifikasi tersebut dilakukan setelah BGN menemukan sejumlah persoalan dalam pendataan, seperti satu sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG hingga adanya pencatatan virtual account ganda.
“Kalau ketemu lagi yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga menyesuaikan,” ujar Agustina.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dibahas dalam rapat terbatas mengenai ketahanan pangan.
Sesuai arahan Presiden, sebagian anggaran juga akan difokuskan untuk memperkuat intervensi di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara. Penyesuaian tersebut turut mempertimbangkan perbedaan indeks harga pangan di setiap wilayah dan saat ini masih dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
About Author
