triggernetmedia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juni 2026 mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah menilai posisi tersebut masih berada dalam batas yang aman dan terkendali.
“Defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Defisit APBN terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima pemerintah.
Purbaya menjelaskan, kinerja fiskal pada semester pertama 2026 masih menunjukkan kondisi yang solid. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Di sisi lain, belanja negara juga meningkat menjadi Rp1.656 triliun atau naik 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Selain itu, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun.
“Dengan kinerja tersebut, kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Purbaya.
Pendapatan Negara Tumbuh
Purbaya merinci, realisasi pendapatan negara hingga semester I 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau sekitar 46,3 persen dari target dalam APBN.
Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun, yang meliputi penerimaan pajak Rp1.035,7 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp152 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp700 miliar.
Belanja Negara Tembus Rp1.656 Triliun
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN 2026.
Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.298,6 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp658,9 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp639,7 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp357,4 triliun.
Adapun realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp452 triliun atau sekitar 65,6 persen dari target APBN tahun ini. Pemerintah menilai kondisi tersebut masih sesuai dengan kebutuhan pembiayaan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.










