triggernetmedia.com – Perubahan terjadi dari berbagai arah dan semakin cepat. Tantangan Indonesia kini bukan sekadar bagaimana mengikuti perubahan, tetapi bagaimana memastikan arah perubahan tetap berada dalam kendali manusia dan institusi negara.
Persoalan tersebut mengemuka dalam forum Generasi Indonesia Bertutur yang digelar di Epicentrum XXI, Jakarta, Jumat (4/9/2026). Empat narasumber dari bidang berbeda menyoroti ancaman dan peluang perubahan, mulai dari perkembangan teknologi, korupsi, derasnya arus informasi hingga posisi kebudayaan sebagai fondasi identitas bangsa.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti perubahan ruang publik akibat perkembangan teknologi digital. Menurutnya, demokrasi membutuhkan percakapan yang sehat dan berbasis nalar. Namun, ruang digital juga dapat mendorong masyarakat terjebak dalam emosi, sensasi, dan informasi yang tidak terverifikasi.
“Banjir informasi bisa membawa lumpur. Ruang digital dapat dipenuhi hoaks, sensasi, kemarahan, kebencian, berbagai bentuk noisy. Tetapi saya percaya pada akhirnya masyarakat akan mencari air bersih,” kata Komaruddin.
Ia menyebut informasi yang kredibel, terverifikasi, berimbang, dan berbasis bukti sebagai “air bersih” yang dibutuhkan masyarakat.
Komaruddin juga mengingatkan perkembangan kecerdasan artifisial yang semakin memengaruhi kehidupan manusia. Menurutnya, teknologi tidak memiliki perasaan sehingga generasi muda harus tetap menempatkan kemampuan berpikir dan menciptakan gagasan sebagai kekuatan utama.
“Kecerdasan artifisial adalah agent without feeling, tanpa hati,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong generasi muda tidak berhenti menjadi pengguna teknologi atau pembuat konten.
“Jangan puas menjadi content creator. Jadilah idea creator,” katanya.
Korupsi dan Risiko Kekuasaan yang Terkonsentrasi
Persoalan perubahan juga dilihat dari sisi kekuasaan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Ia mengatakan korupsi di Indonesia telah berkembang ke bentuk yang lebih kompleks, yakni state capture corruption.
Menurut Samad, korupsi tidak lagi sekadar tindakan individu mencuri uang negara. Dalam bentuk yang lebih serius, kepentingan tertentu dapat memengaruhi kebijakan dan institusi negara untuk menguntungkan kelompok tertentu.
“Ternyata Indonesia sampai detik ini belum mampu melawan bahkan memberantas korupsi yang sifatnya state capture corruption,” ujarnya.
Samad menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan independensi aparat penegak hukum. Jika penegak hukum tidak independen atau justru menyalahgunakan kewenangan, upaya pemberantasan korupsi berisiko kehilangan substansinya.
“Jangan pernah berharap pemberantasan korupsi bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang abuse of power,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pembenahan sistem peradilan pidana sekaligus penyusunan desain besar pemberantasan korupsi yang mampu menyentuh persoalan secara sistematis.
Kebudayaan sebagai Fondasi Identitas
Dari perspektif kebudayaan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perubahan tidak boleh membuat Indonesia kehilangan pijakan identitas.
Ia mengatakan kebudayaan bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan fondasi yang dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan global.
Indonesia, menurut Fadli, tidak hanya dapat dilihat sebagai nation state, tetapi juga sebagai civilizational state yang memiliki sejarah peradaban panjang dan keragaman budaya.
“Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi,” ujarnya.
Menurutnya, kebudayaan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi sekaligus soft power. Pada saat yang sama, budaya menjadi salah satu fondasi agar masyarakat tetap memiliki identitas ketika menghadapi perubahan yang semakin cepat.
Teknologi Mengubah Perilaku Manusia
Sementara itu, pakar perubahan Rhenald Kasali menyoroti dampak teknologi yang kini telah masuk hingga ke ranah perilaku dan identitas manusia.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai human disruption, ketika teknologi tidak hanya mengubah bisnis dan pekerjaan, tetapi juga memengaruhi perhatian, pilihan, kenyamanan, perilaku, hingga cara manusia membentuk identitas.
“Human disruptions adalah suatu keadaan ketika teknologi bukan hanya merubah bisnis, bukan hanya merubah kegiatan-kegiatan, tapi merubah manusianya, aktornya,” kata Rhenald.
Menurutnya, algoritma kini memiliki kemampuan mengarahkan perhatian manusia. Di sisi lain, terlalu banyak pilihan dapat menimbulkan kebingungan, sementara kemudahan dan kenyamanan teknologi perlahan mengubah kebiasaan serta perilaku.
Rhenald juga mengingatkan bahwa akses terhadap pengetahuan kini semakin terbuka.
“Monopoli pengetahuan bukan lagi berada di tangan kampus atau di sekolah. Sekarang pengetahuan ada di mana-mana,” ujarnya.
Namun, kemudahan memperoleh informasi tidak otomatis membuat manusia lebih berdaya. Tanpa kesadaran dan literasi digital yang memadai, perkembangan teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan.
Menentukan Arah di Tengah Perubahan
Meski berbicara dari bidang berbeda, keempat narasumber memiliki benang merah yang sama: Indonesia membutuhkan manusia dan institusi yang mampu menjaga kendali di tengah perubahan.
Komaruddin menekankan pentingnya nalar dan kualitas informasi. Samad mengingatkan ancaman penyalahgunaan kekuasaan dan pentingnya integritas institusi. Fadli melihat kebudayaan sebagai fondasi identitas, sedangkan Rhenald menyoroti perlunya kesadaran manusia dalam menghadapi teknologi.
Pesan tersebut menjadi bagian penting dari forum Generasi Indonesia Bertutur. Perubahan tidak cukup hanya diikuti, tetapi perlu dibaca, disikapi, dan diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, ketika teknologi mengubah manusia, informasi membentuk opini publik, dan kekuasaan menentukan kebijakan, masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan institusinya untuk tetap kritis, berintegritas, serta memiliki pijakan budaya yang kuat.
About Author
