triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan secara virtual, Senin (29/12/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi pengendalian inflasi sepanjang 2025 serta langkah antisipasi menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pada 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan efektif.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, kelancaran distribusi, serta keamanan rantai pasok. “Pemerintah harus hadir dan responsif dalam mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketersediaan pangan nasional hingga akhir 2025 dalam kondisi aman. Pemerintah akan terus melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta bantuan beras kepada masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya intervensi pada komoditas tertentu di wilayah rentan untuk menjaga keterjangkauan harga.
Sementara itu, Ria Norsan menyampaikan inflasi Kalimantan Barat berada dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data nasional, inflasi Kalbar tercatat sebesar 2,04 persen dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) 2,01 persen.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan Gerakan Pangan Murah dan pemantauan harga di pasar rakyat untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tetap stabil,” kata Norsan.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat guna menjaga harga pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta mencegah praktik spekulasi, terutama di tengah tantangan cuaca dengan curah hujan tinggi.
About Author
