triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pentingnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai ujung tombak dalam memperkuat partisipasi warga dan memastikan pembangunan berjalan adil di setiap lapisan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan LPM menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat agar arah pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.
“LPM adalah mitra strategis pemerintah. Kita perlu LPM yang adaptif dan inovatif agar mampu menggerakkan potensi lokal dan menjawab tantangan zaman,” ujar Edi saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) LPM Kota Pontianak, di Aula Rohana Muthalib, Kantor Bapperida Kota Pontianak, Kamis (30/10/2025).
Edi menyampaikan, selama ini LPM telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Namun, masih ada ruang untuk memperkuat dampak nyata pemberdayaan di tingkat kelurahan.
“Kalau masyarakat berdaya, mereka pasti produktif. LPM bisa menjadi penggerak utama dalam mengelola potensi wilayah dan membantu masyarakat menjadi lebih mandiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Edi mengusulkan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwa) untuk memperkuat kedudukan dan peran LPM, termasuk dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, regulasi tersebut penting agar LPM memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan program-program pemberdayaan.
Selain soal regulasi, Edi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Ia menekankan agar nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan tepo seliro tetap menjadi semangat utama dalam setiap langkah pembangunan.
“Pemerintah tidak memberi ikan, tapi memberi pancing. Masyarakat yang berdaya akan mandiri, dan yang mandiri akan sejahtera,” tegasnya.
Edi berharap Musda kali ini mampu melahirkan kepemimpinan LPM yang aspiratif dan progresif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang tangguh, berdaya, dan berkeadilan.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda DPD LPM Kota Pontianak, Nanang Setiabudi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penerbitan Peraturan Wali Kota tentang penguatan LPM melalui Dinas DP2KB3A agar lembaga ini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.
“Kami berharap Perwa ini segera disahkan, supaya posisi dan fungsi LPM lebih kokoh sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat,” ungkap Nanang.
Nanang juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap berbagai kegiatan LPM, termasuk pelibatan aktif dalam Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Selama ini kami sudah terlibat dalam Musrenbang di tingkat bawah. Ke depan, kami berharap bisa turut serta di Musrenbang tingkat kota agar perencanaan pembangunan benar-benar partisipatif,” katanya.
Musyawarah Daerah LPM Kota Pontianak kali ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus refleksi peran lembaga pemberdayaan dalam membangun masyarakat yang mandiri dan produktif.
“Kami ingin LPM terus menjadi mitra strategis pemerintah, menjembatani aspirasi warga, dan menghadirkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Pontianak,” tutup Nanang.
About Author
