triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai pondasi utama agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat dan risiko secara bijak, khususnya di era digital saat ini.
Hal itu disampaikannya saat membuka acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (17/10/2025).
“Kota Pontianak berkomitmen penuh mendukung program inklusi keuangan. Edukasi keuangan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum tersentuh layanan formal,” ujar Edi.
Ia menekankan bahwa inklusi keuangan tidak boleh berhenti sebatas slogan, melainkan harus diwujudkan sebagai gerakan nyata yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Edi juga mengapresiasi langkah OJK Kalbar yang terus aktif memperluas akses literasi dan inklusi keuangan di daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan OJK sangat berperan dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Saya sangat mengapresiasi Ibu Rochma, Kepala OJK Kalbar, yang inspiratif dan penuh semangat. Beliau banyak membantu kami, termasuk dalam mengoptimalkan peran BPR agar tetap berjalan baik dan melindungi nasabah,” tambahnya.
Edi menilai, potensi ekonomi Kalimantan Barat sangat besar, namun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas dalam memperluas akses keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau.
“Pemerintah daerah sangat membutuhkan pendampingan dalam mengembangkan inklusi keuangan. Kolaborasi dan sinergi adalah kunci agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Edi juga menyampaikan selamat atas penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diterima OJK Kalbar.
“Semoga Kalbar terus berkembang dengan semangat keuangan inklusif dan hati yang bahagia,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalbar Rochma Hidayati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi dan inklusi keuangan hingga ke wilayah terpencil.
“Inklusi keuangan Kalbar sudah mencapai sekitar 85 persen, namun tantangan terbesar ada di literasi. Pertanyaannya, apakah masyarakat benar-benar paham dan bijak dalam mengelola keuangannya? Itu yang perlu kita tingkatkan,” ujarnya.
OJK juga terus mendorong inklusi keuangan bagi pelajar dan pelaku UMKM. Melalui program Satu Pelajar Satu Rekening, sebanyak 95 persen pelajar di Kalbar kini memiliki rekening tabungan. Selain itu, sekitar 47 ribu pelaku UMKM telah mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal. Dari 1.890 desa di Kalbar, 88 persen sudah memiliki agen laku pandai yang menyediakan layanan perbankan dasar bagi masyarakat di pelosok.
“Kendala masih ada di wilayah dengan jaringan terbatas, tapi kami terus berupaya agar akses keuangan bisa merata,” kata Rochma.
Ia juga menyoroti meningkatnya tren investasi digital di Kalbar, terutama pada aset kripto, di mana provinsi ini masuk lima besar nasional dalam volume transaksi.
“Mayoritas investor adalah anak muda dan mahasiswa. Kami tidak melarang investasi digital, tapi kami tekankan pentingnya pemahaman risiko agar berinvestasi dengan aman,” pungkasnya.
About Author
