triggernetmedia.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., turun langsung menemui massa aksi damai yang berasal dari komunitas driver ekspedisi dan sopir truk logistik di Bundaran Mayor Alianyang, Pontianak, Kamis (16/10/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap kelangkaan dan ketidakteraturan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar, yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan distribusi barang di wilayah Kalimantan Barat.
“Pemerintah Provinsi mendengarkan dan memahami keresahan para sopir ekspedisi. Kami akan segera berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan tepat sasaran,” ujar Krisantus.
Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Pemprov Kalbar akan mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina dan pihak terkait. Beberapa poin utama yang akan diatur antara lain:
-
Penataan ulang mekanisme distribusi BBM di seluruh SPBU,
-
Pengaturan jalur prioritas bagi kendaraan ekspedisi untuk menghindari antrean panjang,
-
Penegakan sanksi tegas terhadap SPBU nakal, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional.
“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan kuota solar bersubsidi. BBM harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dunia usaha yang sah, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Krisantus juga menyoroti persoalan pelangsir atau pengecer BBM yang kerap menimbulkan antrean panjang di SPBU. Ia menilai fenomena ini perlu ditangani secara bijak agar tidak menimbulkan dampak sosial di lapangan.
“Kita memahami kondisi ekonomi masyarakat, tapi praktik pelangsiran yang berlebihan justru mengganggu distribusi untuk kendaraan logistik. Kita akan carikan solusi yang adil tanpa merugikan pihak manapun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar juga tengah berupaya memberantas praktik mafia BBM yang kerap memanfaatkan celah dalam distribusi solar bersubsidi. Ia meminta aparat penegak hukum dan masyarakat ikut mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan di lapangan.
“Kita tidak ingin SPBU menjadi ladang permainan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kalau ada bukti pelanggaran, laporkan langsung ke aparat penegak hukum agar bisa ditindak sesuai aturan,” imbau Wagub.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen menjaga stabilitas pasokan energi dan menjamin ketersediaan BBM bagi seluruh sektor, terutama logistik yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
“Kami berkomitmen menata sistem distribusi BBM agar lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Semua pihak harus ikut mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” pungkas Krisantus.
About Author
