triggernetmedia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga Juni 2026.
Pembiayaan tersebut disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), lembaga di bawah Kementerian Keuangan, dengan sasaran pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan perbankan.
“Saya apresiasi untuk PIP, sejak 2017 sampai Juni 2026 pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan,” ujar Purbaya, dikutip dari Antara, Minggu (19/7/2026).
Menurut Purbaya, akses permodalan menjadi faktor penting dalam memperkuat daya tahan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM, yang jumlahnya mencapai sekitar 66,5 juta unit usaha di Indonesia.
Ia menyebut lebih dari 67 persen UMKM merupakan usaha mikro yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta menyerap hampir 117 juta tenaga kerja.
Usaha Mikro Rentan Terdampak
Purbaya menilai pelaku usaha mikro dan ultra mikro merupakan kelompok yang paling rentan ketika terjadi gejolak ekonomi, seperti kenaikan harga bahan baku, penurunan permintaan, maupun gangguan distribusi.
“Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun, distribusi terganggu, atau ada kebutuhan mendadak, mereka tidak punya bantalan yang tebal,” katanya.
Selain menghadapi berbagai tantangan usaha, pelaku UMKM juga masih terkendala akses terhadap pembiayaan. Karena itu, pemerintah menurunkan bunga pinjaman bagi usaha mikro yang disalurkan melalui PIP, dari sebelumnya 22,5 persen menjadi 8 persen.
APBN 2026 Fokus Perkuat UMKM
Purbaya menegaskan perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,8 persen.
Meski demikian, menurutnya, indikator ekonomi tidak selalu mencerminkan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Angka-angka itu penting, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi. Mereka bertanya apakah warung ramai, hasil tani ada pasarnya, dan penghasilannya cukup atau tidak. Itulah mengapa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional, termasuk pemberdayaan UMKM,” ujarnya.
About Author
