triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). Komitmen ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat menjadi narasumber dalam program Dialog Interaktif TVRI Kalbar bertajuk “Sinergi Pencegahan Korupsi Melalui Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) di Pemerintah Provinsi Kalbar”, Rabu (15/10/2025).
Dialog yang dipandu Nurul Fitriani ini juga menghadirkan Kepala Satgas Sertidaya KPK RI, Sugiarto, S.E., M.M., serta Ketua Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi Khatulistiwa Kalbar, Dr. Ersa Tri Fitriasari, M.Si.
Dalam paparannya, Harisson menyampaikan bahwa keberadaan PAKSI menjadi bagian penting dari strategi pencegahan korupsi di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Penyuluh Antikorupsi adalah mitra strategis KPK sekaligus agen perubahan yang berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan ASN dan masyarakat,” ujar Harisson.
Ia menambahkan, Pemprov Kalbar terus menanamkan budaya antikorupsi melalui berbagai pelatihan aparatur, baik struktural maupun fungsional, agar nilai-nilai integritas melekat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Kami selalu menyisipkan pendidikan antikorupsi dalam setiap kegiatan pelatihan ASN. Harapannya, nilai-nilai integritas tumbuh menjadi budaya kerja di seluruh jajaran Pemprov Kalbar,” tambahnya.
Harisson juga menjelaskan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis transparansi terus diperkuat melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI. Sistem ini kini memiliki 111 indikator dan 16 sasaran pencegahan korupsi yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
“Dengan MCP, seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan bisa dipantau secara real-time dan terbuka. Bahkan masyarakat bisa mengakses data pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),” jelasnya.
Sementara itu, Kasatgas Sertidaya KPK RI Sugiarto memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar atas komitmen dan langkah nyata dalam memperkuat pencegahan korupsi berbasis kolaborasi.
“Sinergi seperti ini adalah contoh konkret pendekatan pencegahan yang efektif. Melalui PAKSI, nilai-nilai antikorupsi tidak hanya diajarkan, tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ASN dan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Sugiarto, pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan pengawasan, tetapi juga pembentukan ekosistem integritas yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
“KPK tidak bisa bekerja sendiri. Pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat,” tegasnya.
Dialog interaktif ini diharapkan menjadi ruang inspiratif untuk memperkuat kolaborasi antara KPK, Pemprov Kalbar, dan komunitas PAKSI, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi di Kalimantan Barat.
About Author
