triggernetmedia.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., memimpin Exit dan Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Rapat Tengkawang, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalbar, John F. Rotinsulu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Wagub Krisantus menekankan pentingnya pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Kalbar atas profesionalisme dan kerja keras dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Bagi kami, pemeriksaan ini bukan hanya bentuk evaluasi, tetapi juga kesempatan berharga untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Krisantus.
Ia menambahkan, pemeriksaan yang berlangsung mulai pertengahan Oktober ini perlu dimaknai sebagai proses pembelajaran dan penguatan manajemen keuangan daerah. Setiap rekomendasi yang diberikan BPK, lanjutnya, akan dijadikan pedoman untuk memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Wagub juga meminta seluruh perangkat daerah untuk proaktif dan kooperatif dalam memberikan data serta mendukung kelancaran pemeriksaan di lapangan. Persiapan dokumen, fasilitas kerja, dan pendampingan teknis harus dilakukan dengan baik agar proses pemeriksaan berjalan efektif dan efisien.
“Kita ingin membangun budaya kerja yang terbuka dan bertanggung jawab. Pemeriksaan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Krisantus menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap rekomendasi BPK agar hasil pemeriksaan dapat memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kami percaya sinergi yang kuat antara Pemprov Kalbar dan BPK akan memperkokoh akuntabilitas publik dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, serta dipercaya masyarakat,” tutupnya.
About Author
