triggernetmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan baru terkait kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), diduga ikut menikmati hasil pungutan liar dengan menerima Rp3 miliar pada Desember 2024, dua bulan setelah dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, aliran dana tersebut merupakan bagian dari praktik sistematis yang dilakukan pejabat Kemenaker dalam menaikkan biaya sertifikasi K3.
“Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu saudara IEG, sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Modus Pemerasan
Dalam penyelidikan KPK, terungkap bahwa tarif resmi sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp275 ribu dipatok hingga Rp6 juta. Buruh maupun perusahaan yang menolak membayar dipersulit dalam pengurusan dokumen.
Skema ini menghasilkan dana hingga Rp81 miliar. Jumlah terbesar, sekitar Rp69 miliar, diduga dikuasai oleh Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3.
“Dana haram itu digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari belanja, hiburan, hingga pembayaran DP rumah,” jelas Setyo.
Pejabat yang Terlibat
Selain Noel, KPK menyebut sejumlah pejabat lain juga menerima aliran dana:
-
Gerry Aditya Herwanto (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3) menerima Rp3 miliar.
-
Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan).
-
Subhan (Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3) menerima Rp3,5 miliar dari 80 perusahaan.
-
Antasari Kusumawati (Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja) menerima Rp5,5 miliar selama 2021–2024.
KPK juga menemukan dana hasil pungli digunakan untuk membeli kendaraan roda empat senilai Rp500 juta serta penyertaan modal di tiga perusahaan PJK3.
Sorotan Terhadap Noel
Yang menjadi perhatian, dana Rp3 miliar yang mengalir ke Noel diterima hanya berselang dua bulan setelah ia resmi menjabat Wakil Menteri. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa Noel terlibat aktif dalam pusaran skandal sejak awal menjabat.
“Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Setyo.
KPK memastikan kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai pekerja dan perusahaan yang membutuhkan layanan sertifikasi K3 dengan biaya terjangkau.
About Author
