triggernetmedia.com, Jakarta – Di tengah prediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp662 triliun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI justru mengusulkan pengadaan iPad untuk para anggota dewan.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan APBN 2025–2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah, yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Gedung Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan bahwa DPR telah mengusung sistem kerja tanpa kertas (paperless) sejak tiga tahun terakhir, sehingga dokumen rapat kini dibaca melalui perangkat digital.
“Kalau kita rapat kerja dan panja, karena DPR tiga tahun lalu menggaungkan paperless, jadi tidak menerima fotokopi, jadi bisa di iPad,” ujar Said. Seperti dinukil dari suara.com.
Ia juga menyampaikan rencana untuk menyurati Kementerian Keuangan guna meminta dukungan anggaran pengadaan iPad. “Kalau iPad DPR, bakal bersurat ke Kementerian Keuangan,” katanya sambil tersenyum.
Beberapa anggota dewan dalam rapat tersebut turut menyuarakan kebutuhan agar setiap ruang rapat dilengkapi perangkat tersebut untuk menunjang kerja legislatif secara digital.
Defisit APBN Diperkirakan Capai Rp662 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp662 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan negara diprediksi sebesar Rp2.076,9 triliun, tumbuh 7,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menyebabkan potensi penerimaan hilang hingga Rp71 triliun.
“Ini tentu menghilangkan potensi penerimaan yang cukup besar dari target kita,” kata Sri Mulyani.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan diperkirakan Rp310,4 triliun atau tumbuh 3,4 persen. Sri Mulyani menegaskan pentingnya pemberantasan rokok ilegal dan penguatan pengawasan melalui sistem track and trace.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan turun 18,3 persen menjadi Rp477,2 triliun, antara lain karena tidak adanya dividen dari BUMN pada periode ini.
Belanja Negara dan Tambahan Pembiayaan
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa belanja negara tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp3.527,5 triliun, atau sekitar 97,4 persen dari pagu APBN. Tambahan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun akan digunakan untuk menurunkan penerbitan surat berharga negara dan membiayai belanja prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga memperkenalkan dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan kepada DPR, yakni:
Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai
Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak
“Pak Djaka Dirjen Bea Cukai yang baru, Pak Bimo Dirjen Pajak yang baru. Dan Pak Anggito kembali setelah 10 tahun, seperti anak yang hilang kembali ke rumah,” ujar Sri Mulyani.
About Author
