triggernetmedia.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga semester I-2025 masih tergolong rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, hingga akhir Juni 2025, penerima manfaat program MBG baru mencapai 5,58 juta orang.
“Realisasi manfaat MBG baru 5,58 juta orang dengan penyaluran anggaran sekitar Rp5 triliun, atau hanya 7 persen dari total anggaran Rp71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Program ini disalurkan melalui 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 SPPG aktif serta 82,9 juta penerima manfaat, termasuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,5 juta ibu hamil.
“Maka dari itu, perlu usaha keras dalam enam bulan ke depan. Target presiden sangat besar dan ambisius. Ini menjadi tantangan bersama,” tegasnya.
Anggaran Ketahanan Pangan: Realisasi 32,7 Persen
Sementara itu, realisasi anggaran ketahanan pangan pada semester I-2025 tercatat mencapai Rp46,9 triliun atau 32,7 persen dari total pagu APBN 2025. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 27,5 persen.
Program ketahanan pangan mencakup:
-
Cetak sawah baru,
-
Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan),
-
Intensifikasi lahan,
-
Peningkatan infrastruktur irigasi.
Pemerintah juga mengucurkan dana Rp16,4 triliun kepada Perum Bulog guna menstabilkan harga gabah dan beras di pasar.
APBN 2025: Penopang Stabilitas Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Menkeu menegaskan bahwa APBN 2025 memegang tiga fungsi strategis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara:
-
Fungsi alokasi
-
Fungsi distribusi
-
Fungsi stabilisasi (shock absorber)
“APBN harus menjadi penyangga guncangan ekonomi, terutama di tengah ketegangan geopolitik dan perlambatan global. Namun, tetap harus dijaga agar tetap sehat dan kredibel,” kata Sri Mulyani.
Ia juga menyoroti tekanan dari luar negeri, termasuk dampak dari kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menjabat. Kebijakan tarif tinggi terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, ditambah konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak, turut menekan perekonomian nasional.
“Negara harus aktif menggunakan APBN sebagai instrumen countercyclical. Kami juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makro dan moneter,” jelasnya.
Fokus Ekonomi 2026: Swasembada, Pendidikan, dan Keadilan Sosial
Pemerintah menetapkan arah kebijakan ekonomi 2026 dengan sejumlah prioritas utama, yaitu:
-
Mewujudkan swasembada pangan dan energi,
-
Meningkatkan kualitas pendidikan nasional,
-
Mempercepat industrialisasi,
-
Memperkuat sistem pertahanan nasional.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara tetap harus melakukan intervensi yang proporsional demi mengatasi kegagalan pasar, memastikan pemerataan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial.
About Author
