triggernetmedia.com – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak mencatat capaian program kerja sebesar 145,74 persen pada 2025. Angka tersebut melampaui rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang berada di level 135,78 persen.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Capaian ini berada di atas rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat,” kata Edi dalam Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Edi, program TPAKD mencakup pemberdayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, digitalisasi UMKM melalui QRIS, perluasan akses layanan keuangan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta peningkatan literasi keuangan.
Meski demikian, Pemerintah Kota Pontianak masih menghadapi tantangan dalam memenuhi sejumlah target pada 2026, terutama terkait Universal Health Coverage (UHC).
Edi mengatakan Kota Pontianak telah berstatus UHC prioritas pada 2025. Namun, pengurangan dana transfer daerah memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi target cakupan secara menyeluruh.
“Tahun 2025 Kota Pontianak sudah UHC prioritas untuk kesehatan. Tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah, pelaksanaannya menjadi terkendala,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, pemerintah kota berencana memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan kader posyandu.
Edi berharap dukungan OJK, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Kita ingin akses keuangan ini benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
About Author
