triggernetmedia.com – emerintah Kota Pontianak menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut disampaikan bertepatan dengan pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalbar, Senin (15/6/2026).
Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan data hasil sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian masyarakat dan merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Vivi.
Menurut dia, Kota Pontianak yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung berbagai program, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan SE 2026, sebanyak 428 petugas akan melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang disiapkan untuk seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Vivi mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar kepada petugas sensus.
“Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor utama keberhasilan sensus. Menurut dia, kebijakan yang baik hanya dapat dihasilkan dari data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar sehingga kebijakannya pun tidak benar,” katanya.
Harisson menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, menyebut keberhasilan sensus ditentukan oleh dua aspek utama, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan.
Ia mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar berbagai kebijakan ekonomi di masa mendatang.
Mulai 15 Juni 2026, petugas BPS melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh aktivitas usaha di Kalimantan Barat dapat tercatat secara lengkap dan akurat.
About Author
