triggernetmedia.com – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, dalam acara penyerahan Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) APBN dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, menyoroti perlunya percepatan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Acara ini merupakan kelanjutan dari serah terima yang dilakukan Presiden secara daring kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi pada tanggal 29 November.
Harrison menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang masih di bawah rata-rata nasional, sebesar 4,27 persen dibandingkan dengan 4,9 persen secara nasional, menjadi perhatian serius.
“Belanja Pemerintah memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja ini harus digenjot, tidak boleh terhambat dalam kas Pemerintah, melainkan harus segera dialokasikan dan tepat sasaran,” ucapnya.
Dalam konteks ini, Harrison menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan belanja pemerintah.
Fokusnya adalah pada hasil yang dihasilkan, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, serta upaya untuk meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat.
Penguatan sinergi antara kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat juga menjadi perhatian utama.
“Manfaatkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Terakhir laksanakan monitoring dan sinergitas pelaksanaan dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi,” pintanya.
Total alokasi APBN yang diterima Kalimantan Barat mencapai 31,06 triliun Rupiah, dengan 10,38 triliun Rupiah untuk DIPA Satuan Kerja di Provinsi tersebut dan 20,68 triliun Rupiah sebagai alokasi transfer ke daerah.
Dalam penutupan sambutannya, Harrison menekankan pentingnya monitoring dan sinergi dalam pelaksanaan dana Desa untuk mencapai prioritas nasional, termasuk mengurangi kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi.



