Triggernetmedia.com – Penjabat Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat sekaligus Sosialisasi Anti Korupsi Tahun 2023 dengan tema “Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK, melaju menuju Indonesia Maju” di Hotel Gajah Mada Pontianak, Senin (30/10).
Dalam sambutannya, Windy Prihastari berharap agar Rakorda saat ini dapat mensinergikan, mensinkronkan, dan mengkolaborasikan program-program kegiatan PKK di seluruh Kalimantan Barat, khususnya dalam pencegahan stunting.
“Selamat atas pelaksanaan Rakorda Tim Penggerak PKK dan selamat mengikuti sosialisasi anti Korupsi,” ucap Windy saat membuka acara tersebut.
Windy menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakorda ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Nasional PKK Pusat yang berlangsung pada bulan September 2023 di Jakarta.
Ia menekankan bahwa Penggerak PKK di Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat berbuat banyak tanpa dukungan dari Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten/Kota, yang memiliki peran penting dalam pembinaan kader PKK di wilayahnya.
Selain itu, Windy mengapresiasi Inspektorat yang telah memilih TP PKK sebagai duta-duta anti Korupsi Kalimantan Barat.
Ia meyakini bahwa TP PKK memiliki potensi untuk menjadi duta-duta anti korupsi karena organisasi ini memiliki jangkauan hingga ke tingkat keluarga, yang dapat digunakan untuk pembinaan dan pendidikan generasi muda serta pelaksanaan 10 program pokok PKK.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat melalui kader-kader PKK, mulai dari tingkat Pusat hingga desa, tentang pencegahan korupsi, nilai-nilai kejujuran, dan integritas.
Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan sikap kritis, saling mengingatkan, dan menanamkan nilai kejujuran kepada generasi muda.
“Mudah-mudahan Inspektur juga ada menyelenggarakan lomba video pendek, untuk seluruh PKK Kabupaten/Kota bagaimana caranya kita mengedukasi kader-kader kita sampai ke tingkat keluarga dan itu diperlombakan bersama-sama untuk sebagai salah satu contoh yang terbaik disosialisasikan khususnya di PKK se Kalimantan Barat,” jelasnya.
Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Marlyna, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kewanitaan dalam upaya pemberantasan korupsi serta melibatkan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, termasuk TP PKK,” tutup Marlyna.
About Author
