triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membacakan Jawaban Gubernur Kalimantan Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat berlangsung di Aula Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (20/7).
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas saran, tanggapan, dan pertanyaan yang telah disampaikan pada saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada hari Kamis (6/7),” ungkap Sekda Harisson.
Para fraksi yang memberikan pandangannya adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera – Partai Persatuan Pembangunan.
Selain itu, Pemprov Kalimantan Barat juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan terkait pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Pencapaian ini diakui sebagai hasil kerja bersama yang didukung oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur dan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mempertahankan pencapaian ini, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, langkah ini juga diambil untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat besar dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di Kalimantan Barat.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama yang didukung oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan akan terus dipertahankan karena merupakan tanggungjawab kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan di Kalimantan Barat,” tutup Harisson.
About Author
