Menurut Rudi, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan rekam jejak Febrie yang pernah menangani sejumlah perkara besar selama bertugas di Kejaksaan Agung.

“Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar,” kata Rudi, Jumat (25/7/2026) malam.

Ia mengatakan, penempatan Febrie di Rutan KPK juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, langkah tersebut dinilai mendukung akuntabilitas, transparansi, serta sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK.

“Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK untuk menjamin proses ke depannya. Yang bersangkutan mungkin lebih nyaman karena banyak menangani kasus besar,” ujarnya.

Rudi menilai pertimbangan tersebut menjadi alasan penempatan Febrie di Rutan KPK.

“Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana (Rutan KPK), dan itu sangat masuk akal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rudi menyampaikan bahwa Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 24 Juli 2026.

“Saudara FA telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan,” ucap Rudi.

Meski demikian, Rudi meminta semua pihak menghormati proses penyidikan yang masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih berlaku asas praduga tak bersalah,” tutur Rudi.

The post Febrie Resmi Ditahan 20 Hari di Rutan KPK setelah Ditetapkan Tersangka appeared first on Trigger Netmedia.

Febrie turun dari mobil tahanan dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang bermotif dominan putih dan abu-abu. Ia berjalan menuju area rutan dengan kepala tegak tanpa terlihat tergesa-gesa.

Saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai rompi merah muda yang biasa dikenakan tahanan Kejaksaan Agung, Febrie tampak memegang kerah bajunya.

“Enggak pakai rompi ya, enggak pakai rompi,” ujar Febrie.

Gestur tersebut memunculkan beragam tafsir. Dalam kajian komunikasi nonverbal, menyentuh atau memegang area leher dan kerah dapat muncul sebagai respons terhadap berbagai kondisi, seperti rasa gerah, ketidaknyamanan, atau ketegangan. Namun, pakar komunikasi nonverbal menilai satu gestur tidak cukup untuk menyimpulkan kondisi emosional seseorang. Makna bahasa tubuh harus dipahami dengan melihat ekspresi wajah, intonasi, gerakan tubuh lainnya, serta konteks situasi secara keseluruhan.

Sebelumnya pada hari yang sama, Kejaksaan Agung memeriksa Febrie terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Setelah pemeriksaan selesai, ia langsung dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rutan KPK.

Pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya. Saat itu, Febrie tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan kesehatan, sedangkan saksi berinisial NH juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan.

Kejaksaan Agung sebelumnya menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026 untuk menangani perkara TPPU tersebut.

Sprindik diterbitkan setelah penyidik mempelajari hasil pelimpahan perkara dari Polri, termasuk barang bukti berupa emas dan valuta asing yang disita dari kediaman Febrie.

Untuk menangani perkara itu, Kejaksaan Agung membentuk Tim 9 yang sebagian besar beranggotakan jaksa senior yang pernah bertugas di KPK. Pembentukan tim tersebut bertujuan menjaga independensi penyidikan sekaligus meminimalkan potensi resistensi dalam penanganan perkara.

The post Febrie Adriansyah Terekam Pegang Kerah Saat Tiba di Rutan KPK, Apa Maknanya? appeared first on Trigger Netmedia.

The post Apa Itu Jampidsus? Mengenal Tugas, Kewenangan, dan Perannya dalam Membongkar Kasus Korupsi appeared first on Trigger Netmedia.

The post Kejagung Periksa Febrie Adriansyah sebagai Tersangka Kasus TPPU PT Asabri appeared first on Trigger Netmedia.

“Pada hari ini, Sabtu, 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,” kata Anang dalam keterangan video yang diterima Suara.com, Sabtu dini hari.

Anang menyebut pengunduran diri tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah penyidikan yang dilakukan Kepolisian RI.

“Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring dengan adanya proses penegakan hukum yang dilakukan Polri,” ujarnya.

Meski demikian, Kejagung memastikan seluruh tugas dan fungsi Jampidsus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penanganan perkara yang selama ini ditangani Febrie juga disebut akan tetap dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Anang.

Kejagung juga mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Sehari Sebelumnya Membantah Mundur

Sehari sebelum pengumuman tersebut, Jumat (10/7/2026), Febrie masih membantah kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Jampidsus.

Saat ditemui di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, ia menegaskan masih menerima arahan pimpinan untuk menyelesaikan sejumlah perkara korupsi yang menjadi prioritas.

“Sampai Jumat pagi, saya masih menerima perintah-perintah untuk menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara,” ujar Febrie.

Ia mengatakan fokus utama Jampidsus saat itu adalah mempercepat penyelesaian berkas perkara agar segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Perintahnya adalah memprioritaskan perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat agar segera diberkaskan dan disidangkan,” katanya.

Nama Febrie belakangan menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN (Persero) yang tengah ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita uang tunai serta emas batangan sebagai barang bukti. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara yang diduga berdampak pada gangguan pasokan bahan bakar pembangkit listrik hingga memicu pemadaman listrik di sejumlah wilayah.

Sebelumnya, pengamanan personel TNI di kediaman Febrie juga sempat menjadi perhatian publik. Namun, TNI menegaskan pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan resmi Kejaksaan Agung sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 mengenai perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas.

The post Febrie Adriansyah Mundur sebagai Jampidsus di Tengah Proses Hukum Polri appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.

“Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung,” kata Johnny kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan institusinya akan menindak setiap personel yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

“Polri bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Lalu diduga berperan dalam pengadaan food tray atau ompreng untuk Program MBG.

Saat ini, Lalu menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya, ia menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN.

Menurut penyidik, Lalu diduga meminta dua saksi mendirikan perusahaan yang kemudian digunakan untuk menjual food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga yang telah ditentukan. Penyidik juga menduga terdapat keuntungan yang mengalir kepada tersangka dari setiap transaksi penjualan tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, Lalu dijerat Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP. Penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

Dengan penetapan Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026 bertambah menjadi tujuh orang.

The post Brigjen Lalu Iwan Jadi Tersangka Korupsi MBG appeared first on Trigger Netmedia.

Selain Dadan, penyidik juga menetapkan dua mantan wakil kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup.

Menurut Kejagung, dugaan korupsi terjadi dalam tata kelola Program MBG yang dikelola BGN. Penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga memiliki afiliasi dengan para tersangka.

Kejagung juga menduga adanya intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan penyusunan kebutuhan tidak sesuai kondisi riil serta memunculkan praktik penggelembungan harga.

Sejumlah pengadaan yang disorot penyidik antara lain motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi berukuran 75 inci.

Program MBG sendiri merupakan program prioritas nasional dengan alokasi anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya langsung ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.

The post Kejagung Ungkap Dugaan Penyimpangan Mitra SPPG dan Pengadaan MBG appeared first on Trigger Netmedia.

Ketiganya ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dinukil dari suara.com, di kompleks Kejagung menunjukkan Dadan, Lodewyk, dan Sony keluar dari Gedung Jampidsus mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Ketiganya kemudian digiring menuju mobil tahanan yang telah disiapkan.

Penahanan dilakukan di tengah penyelidikan yang masih berlangsung di lingkungan Badan Gizi Nasional. Pada hari yang sama, penyidik Kejagung juga melanjutkan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta.

Sejumlah penyidik dari Direktorat Penyidikan Jampidsus terlihat kembali mendatangi kantor BGN pada Rabu sore. Mereka memasuki gedung tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.

Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor BGN sejak dini hari. Penggeledahan dilakukan di sejumlah lantai sebelum difokuskan pada area ruang pimpinan lembaga tersebut.

Penahanan dan penggeledahan berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dari jabatan pimpinan BGN.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

The post Kejagung Tahan Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN appeared first on Trigger Netmedia.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mochamad Jeffry membenarkan langkah tersebut. Namun, ia belum mengungkap perkara yang sedang diselidiki penyidik.

“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Jeffry.

Penggeledahan dilakukan di tengah evaluasi terhadap BGN yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala lembaga tersebut. Pemerintah menyebut pergantian itu merupakan hasil evaluasi terhadap tata kelola dan kinerja lembaga.

Di saat yang sama, pemerintah juga tengah melakukan audit internal terkait dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan audit tersebut merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi program.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengaku menerima laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan jual beli titik dapur program.

Kejaksaan Agung belum menjelaskan apakah penggeledahan di kantor BGN berkaitan dengan dugaan penyimpangan tersebut.

The post Kantor BGN Digeledah, Kejagung Belum Ungkap Perkara appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Saut, perkara dugaan penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) PT Quality Succes Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat sangat mungkin melibatkan pihak pemberi izin.

“Kalau perizinan pasti ada kaitannya dengan pemberi izin. Jadi tidak mungkin hanya tersangka tunggal Aseng saja,” kata Saut kepada wartawan, Kamis, 28 Mei 2026.

Kejaksaan Agung saat ini tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola izin tambang PT QSS. Penyidik telah menetapkan Aseng sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Saut menduga penyidik saat ini masih fokus membuktikan tindak pidana utama sebelum menelusuri keterlibatan pihak lain.

“Saya kira strategi jaksa juga itu, tindak pidananya sudah terjadi, tinggal siapa berbuat apa,” ujarnya.

Ia mengatakan praktik ketidaksesuaian antara lokasi tambang di lapangan dengan wilayah izin bukan hal baru di sektor pertambangan.

“Praktik lokasi tambang beda dengan lokasi izin memang sudah umum terjadi. Jadi tambang ilegal itu biasanya memang tidak cocok lokasi atau perizinan tidak ada,” kata Saut.

Karena itu, menurut dia, aparat penegak hukum harus menelusuri pihak yang menerbitkan izin tambang, termasuk kemungkinan adanya perlindungan dari aparat atau pejabat tertentu.

Saut juga menyinggung kondisi pada 2016 ketika kewenangan izin tambang masih berada dalam masa transisi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kalau 2016, saya ingat masih diserahkan ke pusat itu kalau tambang atau pemerintah daerah bisa juga, tinggal dilihat siapa yang berniat jahat,” ujarnya.

Ia meyakini perkara tersebut masih berpotensi berkembang dan menyeret tersangka lain.

The post Saut Situmorang: Kasus Tambang Ilegal Aseng Tak Mungkin Berhenti di Satu Tersangka appeared first on Trigger Netmedia.