triggernetmedia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada musim kemarau, Juli hingga Oktober 2026.
Instruksi tersebut disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/6/2026).
Mengacu pada paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diperkirakan paling terasa selama musim kemarau pada Juli hingga Oktober.
“Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun,” kata Tito.
Menurut Tito, terdapat dua dampak utama yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca yang lebih panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“El Nino ini berdampak dua. Satu adalah kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah kekurangan air,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian memperkuat program irigasi dan pompanisasi, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, Tito meminta seluruh pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah terkait untuk menyusun langkah antisipasi sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.
Ia juga meminta para gubernur mengoordinasikan langkah mitigasi bersama bupati dan wali kota agar penanganan dampak El Nino berjalan terpadu.
Selain itu, Tito mendorong penguatan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa guna mengantisipasi potensi karhutla, kekeringan, dan gangguan terhadap sektor pertanian.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
About Author
