triggernetmedia.com – Kemarau panjang yang berlangsung di Kota Pontianak mulai memberikan dampak terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat. Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga ketersediaan air bersih, kesehatan, hingga harga kebutuhan pokok.
Pemerintah Kota Pontianak merespons kondisi tersebut dengan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah langkah disiapkan untuk menangani dampak yang sudah terjadi sekaligus mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dalam beberapa waktu ke depan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kemarau panjang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pola kerja agar lebih cepat membaca persoalan di lapangan.
“Karhutla dampaknya ke banyak hal. Ada kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” ujar Edi seusai memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (28/9/2026).
Edi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mengedepankan langkah antisipatif. Menurutnya, penanganan tidak seharusnya menunggu persoalan membesar sebelum dilakukan tindakan.
“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respons, peduli dan tanggap harus menjadi cara kita bekerja,” katanya.
Ketersediaan Air Baku Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkot Pontianak adalah ketersediaan air bersih. Kemarau panjang memengaruhi sumber air baku sehingga pemerintah daerah mulai mengeksplorasi sumber alternatif di luar wilayah kota.
Edi menyebut pihaknya telah mengecek sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi sumber air baku, termasuk di Desa Biong, Kabupaten Kubu Raya.
“Kemarin kita sudah cek beberapa lokasi yang berpotensi menyediakan air baku,” ujarnya.
Pemkot Pontianak juga meminta PDAM segera mengaktifkan lima pompa di Penepat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kapasitas sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan air baku Kota Pontianak.
Untuk masyarakat yang membutuhkan, distribusi air bersih tetap dilakukan secara kondisional. Camat dan lurah diminta memantau kondisi di wilayah masing-masing dan segera berkoordinasi apabila diperlukan distribusi air.
Dampak Kesehatan dan Harga Kebutuhan Pokok
Dampak kemarau dan asap karhutla juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan. Dinas Kesehatan diminta memperkuat respons terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi udara maupun penggunaan air asin.
Dinas Lingkungan Hidup juga diminta menyampaikan informasi kualitas udara kepada masyarakat secara akurat dan sesuai konteks.
“Informasi kualitas udara disampaikan dengan konteks yang tepat. Jika sedang berbahaya atau parah, perlu ditampilkan imbauan,” kata Edi.
Di sektor ekonomi, Pemkot Pontianak menyiapkan pasar murah yang rencananya digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk sayur-mayur, akan disediakan sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga.
“Yang kita jaga adalah kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Saya minta dinas terkait turun monitoring harga serta mitigasi lonjakan harga,” tuturnya.
Antisipasi Musim Hujan
Di tengah kemarau, Pemkot Pontianak juga mulai mempersiapkan diri menghadapi musim penghujan dan potensi air pasang pada akhir tahun.
Dinas Pekerjaan Umum bersama camat dan lurah diminta memastikan saluran drainase berfungsi optimal. Pengawasan terhadap pembangunan dan berbagai proyek juga diperkuat agar tidak mengganggu drainase, akses masyarakat, maupun lingkungan.
Penataan jaringan utilitas, khususnya kabel internet yang belum tertata, turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Edi juga meminta perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program yang telah dianggarkan melalui APBD Perubahan dengan tetap memperhatikan aspek administrasi dan akuntabilitas.
“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan dampak kemarau membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, aparat keamanan, dan masyarakat.
Program Indonesia ASRI juga akan terus dijalankan melalui berbagai aksi nyata untuk menjaga kebersihan, lingkungan, serta kualitas ruang kota.
“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” pungkas Edi.
About Author
