triggernetmedia.com - Pemerintah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Groundbreaking pembangunan huntap ...
triggernetmedia.com - Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa ...
triggernetmedia.com - Pemerintah Pusat tengah mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal. Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito ...
triggernetmedia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 400.6.1/749/SJ, tertanggal 17 Februari 2025. SE yang ditujukan kepada ...
triggernetmedia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memastikan jadwal pelantikan untuk para kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal ...
triggernetmedia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama (SEB) untuk melindungi pekerja migran. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani ...
triggernetmedia.com - Inflasi di Kota Pontianak saat ini tercatat di angka 1,57 persen. Kabar baik itu disampaikan Penjabat (Pj) Wali ...
triggernetmedia.com - Hari kedua menjalankan tugas selaku kepala daerah, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto langsung menyampaikan arahan kepada ...
triggernetmedia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menanggap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting sebagai kunci untuk memajukan bangsa dan ...
triggernetmedia.com - Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, ME dikukuhkan sebagai Pjs. Bupati Kapuas Hulu. Pengukuhan dilakukan lansung oleh Pj. Gubernur Kalbar dr. ...
triggernetmedia.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan sampai saat ini ada 30 aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan pengunduran diri karena ...
triggernetmedia.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan akan menyerahkan ke aparat penegak hukum jika ada kepala daerah yang berdasarkan temuan Pusat Pelaporan ...
