triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan tiga strategi utama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga, serta menyusutkan kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan. Seluruh strategi tersebut akan dijalankan secara terpadu oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial maupun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial ataupun TKPKD semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi TKPKD Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (6/8/2026).
Strategi pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat program perlindungan sosial.
Bahasan meminta seluruh perangkat daerah yang menangani pelayanan dasar memperkuat koordinasi agar masyarakat miskin dapat memperoleh layanan pemerintah secara optimal tanpa ada yang terlewat.
Strategi kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, serta pengembangan ekonomi lokal.
Menurutnya, pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha agar peserta memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha secara mandiri.
“Peningkatan pendapatan menjadi sangat penting karena tujuan akhir penanggulangan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif,” katanya.
Sementara itu, strategi ketiga difokuskan pada penyusutan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kualitas permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi, serta peningkatan layanan dasar di kawasan padat penduduk.
Bahasan meminta camat dan lurah memperbarui pendataan rumah tidak layak huni dan kondisi sanitasi warga agar program bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Saya lihat masih banyak rumah yang semestinya mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Tolong lurah yang mengetahui kondisi wilayah benar-benar melakukan pendataan secara akurat,” tegasnya.
Selain itu, Bahasan menekankan pentingnya penggunaan satu basis data dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan untuk menghindari tumpang tindih sasaran penerima manfaat. Ia juga mendorong optimalisasi kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar dukungan kepada masyarakat miskin semakin luas.
Menurutnya, seluruh program harus dievaluasi secara berkala sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan yang kita rumuskan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis,” pungkasnya.
About Author
