triggernetmedia.com – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi yang dinilai masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di Kota Pontianak.
Menurutnya, Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, masih bergantung pada pasokan sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas strategis dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat ketersediaan barang rentan terganggu apabila distribusi mengalami hambatan.
“Ketika pasokan dari luar Kalimantan Barat mengalami hambatan, pedagang juga kesulitan karena margin keuntungan yang sangat tipis. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas harga di masyarakat,” ujarnya usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II di Aula Keriang Bandong, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Bahasan menilai kelancaran distribusi BBM menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Karena itu, ia meminta PT Pertamina meningkatkan pengawasan dan memastikan distribusi BBM berjalan lebih baik.
Menurutnya, antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pontianak masih sering terjadi dan menjadi keluhan masyarakat. Jika distribusi BBM berjalan lancar, maka aktivitas ekonomi serta distribusi barang juga dapat berlangsung lebih optimal.
“Yang terpenting adalah ketersediaan pasokan tetap aman. Jika distribusi tertata dengan baik, maka inflasi juga lebih mudah dikendalikan,” katanya.
Selain BBM, Bahasan juga menyoroti distribusi elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang pelaku usaha laundry menggunakan elpiji bersubsidi.
Menurutnya, terdapat sekitar 6.022 usaha laundry di Kota Pontianak yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi agar distribusi elpiji 3 kilogram tetap tepat sasaran.
“Elpiji tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk usaha yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi,” tegasnya.
Bahasan juga mengungkapkan masih ditemukannya penjualan elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia meminta Pertamina bertindak tegas terhadap agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh elpiji bersubsidi akibat ulah oknum yang mencari keuntungan,” ujarnya.
Ia turut mendorong Pertamina membuka kanal pengaduan yang lebih responsif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai persoalan distribusi seharusnya dapat ditangani lebih cepat sebelum memicu antrean panjang atau menjadi perhatian publik.
Selain itu, Bahasan menyoroti antrean kendaraan angkutan barang yang masih kerap terjadi di sejumlah ruas jalan, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya menghambat kelancaran distribusi, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Jangan sampai persoalan distribusi barang dan antrean kendaraan ini membahayakan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif agar inflasi dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya.
About Author
