triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak menargetkan periode 2026-2030 sebagai “tahun revolusi sanitasi” melalui percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak Sidig Handanu mengatakan proyek strategis nasional tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sistem sanitasi modern dan berkelanjutan di Kota Pontianak.
“Mudah-mudahan kita semua berkomitmen mendukung proyek ini sampai dengan tahun 2029 sampai 2030. Ini yang saya sebut sebagai periode revolusi sanitasi,” kata Sidig saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Review Mission ADB Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) atau SPALD-T Kota Pontianak Tahun 2026, Jumat (29/5/2026).
Menurut Sidig, tantangan utama pembangunan SPALD-T bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan limbah domestik.
Ia menjelaskan proyek SPALD-T telah dirancang sejak 2018. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan administrasi dan lahan.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah kerja sama pemanfaatan lahan dengan Pelindo yang harus terus diperpanjang hingga ada kepastian status lahan.
“Kalau lahannya belum clear, maka tidak akan ada pembangunan,” ujarnya.
Selain persoalan lahan, pemerintah daerah juga masih harus menyelesaikan disposal area alternatif, AMDAL lingkungan, AMDAL lalu lintas, serta penyusunan enam Peraturan Wali Kota terkait pengelolaan limbah domestik.
Dalam aspek kelembagaan, Sidig menilai perlu penguatan struktur organisasi PDAM yang nantinya akan menerima penugasan pengelolaan SPALD-T.
Pemerintah Kota Pontianak menargetkan minimal 3.000 sambungan rumah pada 2029. Sebanyak 1.500 sambungan dibangun melalui proyek SPALD-T dan 1.500 lainnya berasal dari pemerintah kota.
Jumlah sambungan tersebut akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 32 ribu sambungan rumah.
Sidig menegaskan proyek SPALD-T membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal hingga masyarakat.
About Author
