triggernetmedia.com – Persoalan kualitas dan integrasi data dinilai masih menjadi hambatan utama dalam penyusunan kebijakan publik di Indonesia.
Asisten II Sekda Kalbar, Heronimus Hero, menyebut banyak kebijakan belum berjalan optimal karena data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi.
“Masih banyak kebijakan yang belum optimal bukan karena perencanaan yang keliru, melainkan karena data yang belum sepenuhnya akurat,” ujarnya.
Menurut dia, implementasi Satu Data Indonesia di Kalimantan Barat memang menunjukkan kemajuan, dengan lebih dari 15.000 dataset telah dihimpun sejak 2019. Namun, berbagai kendala masih dihadapi, mulai dari perbedaan format data antarinstansi hingga lemahnya koordinasi.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan belum kuatnya budaya pengelolaan data juga menjadi tantangan.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan regulasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia, termasuk standarisasi data, sistem validasi, hingga sanksi atas penyalahgunaan data.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menilai persoalan data tidak hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga pada ketimpangan ekonomi.
“Data harus terbuka dan dapat diakses agar kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan pentingnya integrasi sistem melalui penggunaan kode referensi tunggal.
Langkah ini dinilai dapat mengurangi duplikasi data sekaligus meningkatkan akurasi, termasuk dalam program bantuan sosial.
About Author
