triggernetmedia.com – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar rapat pengurus perdana masa bakti 2025–2029 di Hotel Hyatt Regency Bali, Jumat (13/2/2026). Rapat ini menjadi langkah awal konsolidasi organisasi setelah pengukuhan pengurus di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025.
Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya komitmen dan keterlibatan langsung para gubernur dalam setiap agenda asosiasi. Menurut dia, perjuangan kepentingan daerah membutuhkan kesatuan sikap dan koordinasi yang kuat.
“Untuk bisa APPSI berjuang dan maju, kita perlu komitmen bersama. Kita bersatu pun belum tentu berhasil, apalagi kalau kita bercerai-berai,” ujar Rudy.
Rapat dihadiri perwakilan dari sejumlah provinsi, antara lain Maluku, Kalimantan Barat, Lampung, dan Papua Pegunungan. Namun Rudy berharap ke depan seluruh gubernur dari 38 provinsi dapat terlibat aktif secara langsung.
Dalam pertemuan tersebut, APPSI memaparkan sejumlah agenda strategis 2026, antara lain penyusunan program kerja tahunan, rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk pembaruan AD/ART, serta forum diskusi tematik terkait optimalisasi dana APBD dan dana bagi hasil.
APPSI juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), terutama terkait kemandirian fiskal dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang menjabat Wakil Bendahara Umum APPSI, mengungkapkan dampak serius pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Ia mencontohkan Kabupaten Melawi yang mengalami pemotongan hingga Rp275 miliar dari APBD sekitar Rp800 miliar.
“Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah sangat sempit. Belanja pegawai dan operasional menyerap hampir seluruh APBD,” kata Norsan.
APPSI mendorong dialog langsung dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi agar daerah tetap memiliki kemampuan membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
About Author
