triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual dari Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/12/2025). Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi barang dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah daerah harus terus memonitor prakiraan cuaca. Cuaca ekstrem dapat menyebabkan banjir, longsor, hingga terputusnya akses jalan dan jembatan yang berdampak pada distribusi serta harga bahan pokok,” kata Tomsi.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan daerah menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi, termasuk kesiapan peralatan dan langkah antisipatif di lapangan. Selain itu, Tomsi meminta agar rakor pengendalian inflasi difokuskan pada komoditas dan wilayah yang mengalami kenaikan harga.
“Ketika BPS menyampaikan komoditas dan daerah yang mengalami kenaikan harga, pembahasan harus fokus pada hal tersebut disertai upaya konkret pengendaliannya,” ujarnya.
Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto mengatakan, inflasi secara historis cenderung meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru seiring meningkatnya permintaan masyarakat.
“Dalam empat tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar pada Desember, disusul kelompok transportasi,” kata Windhiarso.
Ia menyebutkan, meskipun inflasi pada November 2025 sempat melambat, tekanan inflasi kembali meningkat menjelang akhir tahun. Hingga minggu ketiga Desember 2025, tercatat 37 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
“Komoditas utama pendorong kenaikan harga antara lain cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng,” ujarnya.
Secara nasional, harga cabai rawit tercatat meningkat hingga 52,86 persen dibandingkan November 2025 dan telah melampaui harga acuan.
Menanggapi hal tersebut, Harisson mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi daerah, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Pemprov Kalbar memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok serta memastikan distribusi pangan tetap lancar,” kata Harisson.
Ia menegaskan, langkah antisipatif akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.




