triggernetmedia.com – Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25–27 November lalu, menewaskan 442 orang dan membuat 402 orang hilang. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai peristiwa ini bukan sekadar akibat hujan ekstrem, melainkan akumulasi dari kerusakan ekologis yang berlangsung lama.
Menurut WALHI, hilangnya 1,4 juta hektare hutan dalam periode 2016–2025 di tiga provinsi tersebut telah meningkatkan risiko bencana secara drastis. Perubahan bentang alam, pembukaan kawasan hulu, serta tekanan krisis iklim memperbesar intensitas banjir bandang yang terjadi.
Organisasi ini mencatat sedikitnya 631 perusahaan mulai dari tambang, perkebunan sawit, PBPH, hingga proyek energi seperti geotermal dan PLTA/PLTM beroperasi di wilayah yang kini menjadi pusat bencana. Sebagian besar lokasi banjir dan longsor berada di daerah aliran sungai (DAS) yang bersumber dari hutan Bukit Barisan.
Tekanan Ekologis Terberat di Sumatera Utara
Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi izin usaha paling besar. WALHI mendata:
-
36 pemegang PBPH
-
146 pemegang HGU sawit
-
400 pemegang IUP
-
11 izin geotermal
-
38 izin PLTM
-
1 izin PLTA
Area yang paling terdampak adalah Ekosistem Harangan Tapanuli (Batang Toru), yang kehilangan 72.938 hektare hutan dalam sembilan tahun terakhir.
Aceh: Puluhan DAS Berstatus Kritis
Di Aceh, sekitar 60 persen dari 954 DAS berada di kawasan hutan. WALHI menyebut 20 DAS kini berada pada kondisi kritis, dengan kerusakan paling parah terjadi di:
-
Krueng Trumon (hilang 43% tutupan hutan 2016–2022)
-
Singkil (hilang 820.243 ha dalam 10 tahun, tersisa 33%)
-
Jambo Aye (rusak 44,71%)
-
Peusangan (rusak 75,04%)
-
Krueng Tripa (rusak 42,42%)
-
Tamiang (rusak 36,45%)
Sumatera Barat Kehilangan Penyangga Hulu
Di Sumatera Barat, degradasi terbesar terjadi di DAS Aia Dingin, yang menjadi penyokong utama sistem hidrologi Kota Padang. Sejak 2001 hingga 2024, wilayah ini kehilangan 780 hektare tutupan pohon, terutama di zona hulu yang berfungsi sebagai peredam banjir bandang.
WALHI: Ini Akibat Tata Kelola yang Abai
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menyebut bencana ini sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menjaga kawasan hulu.
“Ini bukan bencana alam, melainkan bencana ekologis. Kerusakan ruang hidup dibiarkan, sementara investasi ekstraktif terus difasilitasi,” kata Solihin.
Ia menilai pemerintah lebih sibuk memperbaiki kerusakan di hilir ketimbang menghentikan sumber persoalan di kawasan hulu. “Normalisasi sungai tidak akan menyelesaikan apa pun selama deforestasi dan aktivitas tambang terus berlangsung,” ucapnya.
WALHI menegaskan, rangkaian banjir mematikan di Sumatra merupakan konsekuensi langsung dari rusaknya bentang alam dan tata kelola lingkungan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat.
About Author
