triggernetmedia.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut membutuhkan dukungan penuh dari DPR dan partai politik.
Pernyataan itu muncul dalam pertemuan maraton antara Prabowo, pimpinan parpol, tokoh lintas agama, serta perwakilan serikat buruh di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/9/2025).
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyebut RUU Perampasan Aset menjadi agenda prioritas.
“Beliau berjanji, yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas,” kata Andi Gani.
Tak hanya itu, Prabowo juga meminta agar RUU Ketenagakerjaan yang menjadi aspirasi buruh langsung masuk pembahasan bersama DPR.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menambahkan tiga paket RUU telah disampaikan ke Presiden: RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pemilu Bersih. Menurutnya, Prabowo merespons cepat terutama terkait perampasan aset.
“RUU ini kunci untuk mengakhiri praktik korupsi pejabat, agar Noel-Noel lain tidak lahir lagi. Presiden tegas, tapi juga realistis, karena butuh political will DPR,” ujar Said.
Ia menegaskan, tanpa aturan tegas, koruptor akan terus mengulang pola lama.
“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan, sebagai pembuktian terbalik agar koruptor jera dan dimiskinkan,” lanjutnya.
Dengan janji ini, publik menunggu apakah DPR akan benar-benar bergerak cepat atau justru kembali menunda.




