triggernetmedia.com – Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat hingga menyerempet nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang sudah sempat diperiksa KPK sebagai saksi.
Menurut Saut, KPK perlu bersikap tegas dan tidak berlama-lama “menggantung” status hukum Ria Norsan. Ia menilai, proses hukum yang berlarut-larut tidak hanya menguras biaya negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di mata publik.
“Kalau KPK sudah panggil karena ada kekuatan bukti, ya jangan dibiarkan menggantung. Ongkos tiket bolak-balik penyidik saja sudah berapa,” ujar Saut, Rabu (27/8/2025).
KPK Dinilai Serius
Saut berpendapat, pemeriksaan terhadap Ria Norsan menunjukkan penyidik KPK cukup serius mendalami kasus ini. Bahkan, menurutnya, sudah ada indikasi temuan bukti mengenai dugaan aliran dana haram dari proyek di Dinas PU Mempawah.
“Saya pikir KPK serius, dan mereka sudah melihat bukti. Kayaknya begitu,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan publik agar terus mengawal proses penyidikan, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan akan mengejar pelaku korupsi “sampai ke ujung dunia”.
Nasib Status Hukum Ria Norsan
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, tidak menutup kemungkinan status hukum Ria Norsan akan naik dari saksi menjadi tersangka.
“Ketika kami sudah menemukan bukti-bukti yang cukup, tentu statusnya akan segera dialihkan,” kata Asep.
KPK, lanjut Asep, telah beberapa kali menurunkan tim ke Kalimantan Barat. Penyidik juga melakukan serangkaian penggeledahan untuk menelusuri potensi keterlibatan Ria Nprsan.
Sejauh ini, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka. Lembaga antirasuah itu juga melakukan penggeledahan di 16 lokasi, termasuk di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak.
Tekanan Publik dan Tantangan KPK
Kasus ini menjadi ujian bagi KPK di tengah sorotan publik soal konsistensi pemberantasan korupsi di daerah. Saut menekankan, transparansi dan ketegasan KPK sangat krusial agar publik percaya bahwa lembaga tersebut tidak pandang bulu, termasuk ketika kasus menyentuh pejabat setingkat gubernur.
About Author
