triggernetmedia.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menegaskan pentingnya transparansi dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan proyek investasi.
“Kami berharap ke depan Danantara dapat membangun sistem pelacakan proyek, semacam Danantara Monitor, yang menyediakan informasi terkini mengenai proyek dan penyaluran pembiayaan dari bank-bank milik negara (Himbara),” ujar Bhima dalam diskusi bertajuk “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Bhima menyoroti perlunya Danantara belajar dari praktik pengelolaan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) di negara lain yang menerapkan keterbukaan tinggi, seperti Norwegia. Ia mencontohkan Norfund, lembaga pengelola dana milik pemerintah Norwegia, yang membuka akses publik terhadap rincian proyek dan portofolio investasinya.
“Bahkan masyarakat Indonesia bisa mengakses dan melihat ke mana dana Norfund diinvestasikan, termasuk jenis proyek dan tingkat pengembaliannya,” jelas Bhima.
Melalui pendekatan serupa, Bhima mendorong agar Danantara juga membuka data proyek dan pembiayaan kepada publik agar kinerjanya dapat dipantau secara terbuka.
“Danantara adalah milik publik. Maka operasionalnya harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan bertanggung jawab secara transparan,” tegasnya.
Bhima juga menyoroti pentingnya sistem pelacakan pembiayaan, terutama terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh bank-bank Himbara, agar publik dapat mengidentifikasi bank mana saja yang mendukung proyek yang tidak sejalan dengan agenda transisi energi.
Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas aktif, memastikan Danantara tidak hanya menjadi pengelola dana besar, tetapi juga berkontribusi dalam upaya penanggulangan krisis iklim.
“Kita tidak ingin keberadaan Danantara justru memperburuk situasi iklim,” pungkas Bhima.
About Author
