triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., mewakili Gubernur Kalbar dalam Pertemuan Nasional (PERNAS) ADINKES 2025 yang digelar di Ballroom Khatulistiwa, Hotel Aston Pontianak, Selasa malam (29/7/2025). Forum ini dihadiri oleh seluruh anggota Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) dari seluruh Indonesia dan dirangkai dengan pengukuhan pengurus pusat ADINKES periode 2025–2030.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekda Harisson, ditegaskan bahwa Kalbar siap mendukung program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 lalu. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 lebih koperasi desa sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Dua KDMP Percontohan di Kalbar
Berdasarkan penetapan Satgas KDMP Pusat, Kalbar telah ditetapkan memiliki dua koperasi percontohan (mock-up), yakni:
-
KDMP Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
-
KDMP Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang
“Koperasi ini bukan hanya entitas ekonomi, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan,” tegas Harisson.
Integrasi Klinik dan Apotek Desa
Pemprov Kalbar mendorong agar KDMP juga menjalankan sektor layanan kesehatan, seperti klinik dan apotek. Fungsinya bukan untuk menggantikan, melainkan melengkapi peran Dinas Kesehatan dan Puskesmas di desa/kelurahan.
“Kita tidak ingin terjadi tumpang tindih layanan. Justru yang kita harapkan adalah sinergi antara koperasi dan fasilitas kesehatan yang sudah ada,” ujarnya.
Layanan klinik koperasi akan diarahkan pada kegiatan berbasis siklus hidup, seperti:
-
Skrining dan edukasi kesehatan
-
Vaksinasi dan imunisasi
-
Pengobatan terbatas
-
Tes laboratorium cepat
Klinik koperasi juga didorong untuk aktif dalam upaya promotif dan preventif, bukan sekadar kuratif.
Koordinasi Lintas Sektor dan SDM Kompeten
Harisson menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya pelibatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam setiap unit layanan koperasi. Selain itu, petugas koperasi yang terlibat di sektor kesehatan harus memiliki kompetensi dasar dan pemahaman regulasi.
“Kita perlu jaga mutu layanan. SDM koperasi harus dibina dan dipastikan punya kapasitas,” katanya.
ADINKES sebagai Mediator Kesehatan Daerah dan Pusat
Harisson juga berharap ADINKES dapat berperan sebagai mediator yang efektif antara daerah dan pusat, serta menjadi mitra strategis dalam menyuarakan kepentingan kesehatan masyarakat, termasuk kerja sama dengan sektor non-kesehatan dan swasta.
Pertemuan Nasional ADINKES 2025 menjadi momentum penting bagi Kalbar untuk menunjukkan komitmen dalam transformasi layanan kesehatan berbasis koperasi. Pemprov siap menyukseskan KDMP sebagai pelengkap sistem kesehatan nasional, dengan pendekatan kolaboratif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat desa.

