triggernetmedia.com – Wacana mengenai gerakan massa yang disebut akan berlangsung pada pertengahan Agustus 2026 tengah menjadi perhatian di media sosial. Sejumlah isu ekonomi dan politik disebut menjadi latar belakang munculnya gerakan tersebut.
Mantan pejabat intelijen TNI, Brigjen TNI (Purn) Purnomo, menilai fenomena tersebut tidak bisa sepenuhnya dipandang sebagai rumor. Menurutnya, ada keresahan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus kepentingan kelompok tertentu yang dinilai berhadapan dengan arah kebijakan pemerintah.
Purnomo menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mulai melakukan penataan terhadap sektor sumber daya alam (SDA). Ia menilai langkah tersebut dapat memunculkan reaksi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Kalau dibilang rumor ya rumor, karena belum terjadi. Tapi gerakan ini diikuti para tokoh yang menyampaikan kita revolusi,” ujar Purnomo dalam tayangan Forum Keadilan TV, Rabu (12/8/2026).
Menurut Purnomo, pemerintah tengah berupaya membuka dan menata kembali pengelolaan kekayaan alam, termasuk di wilayah Kalimantan dan kawasan Indonesia timur. Transparansi dalam pengelolaan SDA dinilai dapat menjadi sumber benturan kepentingan.
Ia menduga kelompok yang sebelumnya memperoleh keuntungan dari pengelolaan SDA akan merespons kebijakan tersebut apabila merasa dirugikan.
“Kan ada orang yang merasa dirugikan, jadi ada orang yang tidak suka dengan kebijakan Prabowo,” katanya.
Soroti Dugaan Persoalan Pemerintahan Sebelumnya
Selain kebijakan SDA, Purnomo turut menyinggung persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri dari pemerintahan sebelumnya. Ia berbicara mengenai dugaan celah korupsi dalam pengelolaan negara pada era Presiden Joko Widodo.
Namun, ia menegaskan bahwa berbagai dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum.
Purnomo juga mengaitkan pembicaraannya dengan informasi mengenai aliran dana dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut dia, jika terdapat indikasi penyimpangan, informasi tersebut perlu ditelusuri dan dibuka secara transparan.
Gibran Masuk dalam Sorotan
Isu gerakan massa tersebut, menurut Purnomo, tidak hanya membawa persoalan ekonomi. Ia menyebut terdapat pula tuntutan yang berkaitan dengan persoalan politik.
Salah satu sasaran yang disebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Purnomo mengatakan terdapat delapan tuntutan yang beredar dan salah satunya berkaitan dengan desakan terhadap posisi Gibran.
“Delapan tuntutan, tuntutan yang kedelapan adalah makzulkan Gibran,” ujarnya.
Tuntutan tersebut dikaitkan dengan polemik pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden.
Meski isu gerakan massa terus beredar, hingga kini berbagai klaim mengenai agenda dan tuntutan tersebut perlu disikapi secara hati-hati. Rencana aksi yang belum terjadi tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
Perkembangan dalam beberapa hari mendatang akan menjadi penentu apakah wacana tersebut benar-benar berkembang menjadi aksi massa di lapangan atau hanya berhenti sebagai perdebatan di ruang publik.
About Author
