triggernetmedia.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak membocorkan detail angka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 setelah menggelar rapat penting dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, sinyal arah kebijakan fiskal pemerintahan baru mulai menguat: anggaran akan diarahkan pada program-program prioritas yang menjangkau kebutuhan dasar masyarakat.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 secara resmi di hadapan DPR RI pada 15 Agustus 2025.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Rencananya, presiden akan menyampaikannya pada 15 Agustus,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/7/2025) malam.
Program Prioritas: Dari Gizi hingga Infrastruktur Desa
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dalam pembahasan anggaran, telah dimasukkan berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan kesejahteraan langsung kepada masyarakat. Program-program yang akan menjadi fondasi utama antara lain:
-
Makanan Bergizi Gratis (MBG)
-
Sekolah Rakyat & Koperasi Desa Merah Putih
-
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
-
Perbaikan sekolah, madrasah, dan transformasi sekolah digital
-
Pembangunan infrastruktur ketahanan pangan: irigasi, jalan, dan bendungan
“Terutama belanja untuk penambahan luas lahan pertanian dan infrastruktur pendukungnya, seperti irigasi dan bendungan. Pendidikan juga menjadi perhatian, termasuk perbaikan sekolah dan madrasah,” jelas Sri Mulyani.
Keseimbangan antara Ambisi Sosial dan Stabilitas Fiskal
Meski ambisi anggaran tampak populis dan progresif, Sri Mulyani menegaskan pentingnya menjaga kesehatan fiskal. Ia menyebutkan tiga pilar utama kebijakan APBN 2026:
-
Reformasi Penerimaan Negara: Optimalisasi pendapatan agar pembiayaan negara tetap memadai.
-
Belanja Berkualitas: Fokus pada program yang berdampak langsung pada masyarakat.
-
Pengelolaan Defisit yang Terkendali: Defisit dijaga agar tetap dalam batas aman demi menjaga kepercayaan pasar.
“Defisit harus dijaga dalam range yang sehat agar pasar tetap percaya. Presiden meminta agar kebijakan tetap mendukung ekonomi secara counter-cyclical,” katanya.
Update APBN 2024 dan Outlook 2025
Tak hanya membahas RAPBN 2026, Menkeu juga menyampaikan laporan realisasi dan outlook anggaran berjalan. Untuk tahun 2024, pertanggungjawaban APBN tengah dibahas bersama DPR, menyusul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, outlook untuk tahun 2025 menunjukkan defisit akan mencapai 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mencerminkan kondisi dinamis dari sisi penerimaan dan belanja negara.
About Author
