triggernetmedia.com, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak menyusun strategi kampanye publik untuk mendukung pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dalam program Citywide Inclusive Sanitation Program (CISP). Upaya ini dilakukan untuk mendorong sanitasi yang lebih aman, modern, dan inklusif bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, pembangunan SPALD-T menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan warga. Selama ini, limbah domestik sebagian besar dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan yang memadai.
“Pembuangan limbah secara sembarangan dapat mencemari air dan menimbulkan berbagai penyakit. SPALD-T diharapkan menjadi solusi terintegrasi untuk mencegah hal tersebut,” ujar Amirullah saat membuka forum diskusi di Ruang Rapat Wali Kota, Jumat (4/7/2025).
Sistem SPALD-T menggunakan jaringan perpipaan untuk menyalurkan air limbah ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sistem ini ditargetkan mencakup 35 persen wilayah kota, sementara sisanya tetap ditangani dengan sistem setempat.
Pemerintah Kota telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari penyediaan lahan di Nipah Kuning dan Martapura, penerbitan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota terkait air limbah, hingga pembentukan Local Project Management Unit (LPMU) untuk mengoordinasikan pelaksanaan program.
“PDAM Tirta Khatulistiwa akan menjadi operator pengelolaan SPALD-T. Tidak menutup kemungkinan juga akan dibentuk unit teknis tersendiri,” kata Amirullah.
Ia menambahkan, forum diskusi ini penting untuk merancang strategi komunikasi dan kampanye publik agar masyarakat memahami urgensi peralihan ke sistem terpusat. Pemerintah daerah, lanjutnya, telah melengkapi dokumen pendukung seperti surat minat keikutsertaan, komitmen penganggaran, serta kesiapan menerima aset dari program CISP.
“Tujuannya agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam perubahan sistem sanitasi ini. Perlu edukasi dan pendekatan yang tepat,” ucapnya.
Melalui program ini, Kota Pontianak menargetkan 100 persen warganya memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan.