Pergantian Jokowi ke Prabowo Terburuk dalam Sejarah Reformasi, Ini Alasannya

triggernetmedia.com – Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti merasa bahwa pergantian kekuasaan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menimbulkan banyak kejanggalan.

Bahkan, Prof Ikrar berani menyebut bahwa pergantian kekuasaan ini tidak berjalan mulus hingga disebut paling buruk dalam sejarah reformasi.

“Kenapa saya katakan bahwa ini tidak berjalan secara mulus, bahkan mungkin saya berani mengatakan bahwa ini adalah pergantian kekuasaan yang paling buruk dalam sejarah reformasi,” ujar Prof Ikrar, dikutip dari youtubenya, Rabu (12/3/25).

Pasalnya, menurut Prof Ikrar pergantian pemerintahan sebelum Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo berjalan mulus.

Mulai dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada keluhan apapun, terlebih soal anggaran.

Berbeda jauh dengan masa pemerintahan Presiden Prabowo yang kini menurut Prof Ikrar sangat bermasalah anggarannya.

“Karena dalam pergantian-pergantian pemerintahan sebelumnya, baik dari Habibie ke Gusdur, ataupun dari Gusdur ke Megawati, Megawati ke SBY, SBY ke Jokowi, tidak ada persoalan-persoalan yang terkait dengan anggaran,” sebutnya.

Menurut Prof Ikrar, kesulitan yang dialami di pemerintahan Presiden Prabowo saat ini lantaran Presiden Jokowi terlalu banyak menggunakan anggaran di periode keduanya.

“Kita lihat juga bahwa Presiden Jokowi terlalu banyak menggunakan anggaran di periode keduanya,” ungkapnya.

Pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua yang dianggap boros itu membuat Presiden Prabowo tidak bisa menggunakan anggaran secara penuh untuk membiayai program-programnya.

“Hal ini membuat anggaran yang dimiliki negara sedikit, dan Presiden Prabowo tidak bisa menggunakan anggaran secara penuh untuk membiayai program-program kerja mereka,” sambungnya.

Siapa Ikrar Nusa Bhakti

Nama Ikrar Nusa Bhakti sudah cukup lama populer di dunia politik Indonesia. Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI ini juga kerap muncul di layar kaca Indonesia dalam perannya sebagai pengamat politik.

Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI ini juga adalah mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI).

Pendidikannya SD Negeri Petang II Jakarta, SMP Negeri 26 Jakarta dan SMA Katholik Jakarta, gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP UI tahun1983, dan Ph.D. di bidang Sejarah Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia, tahun 1992. Menjadi Pegawai Negeri Sipil 1 Maret 1984, sekarang Golongan kepangkatannya IV/d Pembina Utama Madya (Peneliti Utama).

Masa Lalu

Berdasarkan pengalamannya, di masa kecil, Ikrar mengalami hidup yang sulit. Ia bahkan harus ikut pamannya.

Ikrar mengakui bahwa ayahnya yang alumnus Ponpes Tebuireng Jombang adalah seorang guru yang bergabung dengan underbouw PKI, yaitu Pemuda Rakyat. Ibunya pun pernah menjadi anggota DPR-GR mewakili Gerwani.

Namun Ikrar enggan menyebutkan nama kedua orangtuanya. Ikut paman yang menjadi perwira TNI AU, membuat Ikrar menjalani kehidupan berpindah-pindah dari tangsi ke tangsi.

Tinggal bersama di lingkungan TNI AU membuat Ikrar semula bercita-cita menjadi pilot pesawat tempur. Ikrar menyelesaikan SMA di Denpasar. Selepas SMA dia kembali ke Jakarta untuk menemani ibunya.

Di tengah ketidakpastian itu dia mengambil kursus Bon A dan Bon B sambil rutin menemani ibu untuk semingu sekali lapor ke Markas Polisi Militer Kodam V Jaya di Guntur, Jakarta Selatan.

Minatnya di bidang kajian politik domestik, militer, dan strategis, serta hubungan internasional telah membawanya menjadi peserta aktif dan/atau presenter dalam seminar serta workshop yang diadakan di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik.

Berkat kerja kerasnya, selain menjadi mahasiswa teladan Universitas Indonesia, dia juga menjadi asisten dua staf pengajar terkemuka di Fisip UI.

Biodata