triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Landak, Vinsensius menyatakan, guna mendukung terwujudnya good governance dan clean government dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan regulasi mempengaruhi kebutuhan stakeholder antara lain terbitnya Perpres 95 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kebutuhan data pembangunan, keuangan dan kinerja daerah tingkat nasional pengambilan untuk keperluan keputusan dan kebijakan pengawasan nasional, dan kebutuhan data nasional yang memerlukan pentingnya integrasi atau konektifitas antar aplikasi dan antar unit organisasi.
“Maka aplikasi SIMDA-NG/FMIS yang saat ini digunakan perlu ditingkatkan baik dari sisi teknologi maupun regulasi,” kata Vinsensius pada Rapat Koordinasi Teknis Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Aplikasi FMIS, di aula Bank Kalbar Cabang Ngabang, yang dihadiri Sekretaris BPKPAD Kabupaten Bengkayang beserta rombongan, Kepala Bank Kalbar Cabang Bengkayang beserta rombongan, Kepala Bank Kalbar Cabang Ngabang beserta jajarannya dan undangan lainnya, Jumat (4/11/2022).
Sejak tahun 2003 BPKP sudah mengembangkan aplikasi SIMDA, Sambung Vinsensius, SIMDA sendiri sudah melewati berbagai dinamika dan update. Diawali dengan SIMDA keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, hingga SIMDA Gaji.
“Untuk selanjutnya, BPKP akan terus mengembangkan SIMDA Next-G berbasis web atau FMIS agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas,” sebut Vinsensius.
“Seperti yang kita ketahui Aplikasi SIMDA-NG/FMIS merupakan aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah baru dikembangkan pada tahun 2022, aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya,” katanya menambahkan.
Vinsensius menyebut, Kabupaten Landak menggunakan SIMDA sejak tahun 2013 hingga sekarang, sudah berkontribusi banyak dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Landak, sehingga dapat memperoleh dan mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 9 (Sembilan) kali berturut-turut untuk LKPD 2021.
“Harapan kami untuk LKPD 2022 dengan menggunakan SIMDA-NG/FMIS ini dapat memperoleh capaian opini WTP Kembali untuk yang ke 10 (sepuluh) kali berturut-turut,” ujarnya.
Kabupaten Landak sudah menjalankan SIMDA-NG/FMIS dari bulan Januari 2022, dan dalam perjalanannya diakui banyak juga mengalami kendala.
“Salah satunya jaringan lelet karena beban server yang berat pada jam-jam kerja, update yang dilakukan berkala oleh tim satgas BPKP di Jakarta, tapi BPKAD Kabupaten Landak terus berkomunikasi dengan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan solusi setiap permasalahan,” jelas Vinsensius.
Meski demikian, lanjutnya, Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Landak juga tidak terlepas dari sinergitas antara Pemkab Landak dengan Bank Kalbar Cabang Ngabang, dan kedepannya sinergitas aplikasi FMIS dengan Bank Kalbar dapat menerapkan SP2D online dan CMS online, untuk mempermudah Pembangunan di Kabupaten Landak.
“Harapan kami dengan adanya Kaji Terap dari BPKPAD Bengkayang ini menjadi ajang tukar pikiran dan inovasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dari sisi Kabupaten Landak maupun dari Kabupaten Bengkayang. Teknis lebih lanjut dari Kaji Terap ini nanti langsung difasilitasi oleh BPKAD Kabupaten Landak,” pungkasnya.
About Author
