triggernetmedia.com – Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, dengan tema “Optimalisasi Perlindungan Tenaga Kerja Konstruksi Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Sukaliman, menyebut, rakortek ini sebagai bentuk keberpihakan pada tenaga kerja dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan.
Sebelumnya, sambung dia, telah dilakukan kegiatan sosialisasi tahun 2021 bersama BPJS Ketenagakerjaan pada Penyedia jasa dan Pelaksana Jasa dari hasil tersebut terdapat 421 paket pekerjaan yang terdaftar di BPJS.
“Dimana OPD yang telah terdaftar terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalbar dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar,” paparnya.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Rini Suryani, menyatakan, Rakortek menindaklanjuti keluarnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang terdiri dari 16 Menteri dan 7 Lembaga Pemerintahan dan Provinsi serta Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.
“Kepala Daerah mempunyai peran penting dalam hal optimalisasi agar terlaksananya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga masyarakat di daerah bisa sejahtera melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Pemprov Kalbar, Harisson mengatakan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi mewajibkan seluruh pekerja untuk dapat dilindungi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, semua sudah ada aturannya.
Dalam setiap kontrak pekerjaan, sambungnya, harus dimasukkan klausul Penanggungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena itu merupakan hak-hak pekerja yang harus dilindungi.
“Selama ini Pemerintah Provinsi belum memperhatikan hal-hal mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan pada proyek konstruksi dikarenakan peraturan pelaksanaan di level provinsi yang masih belum ada,” katanya.
“Saya harap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar membuat Peraturan Gubernur, untuk setiap Pekerja Konstruksi yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kalimantan Barat harus masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian jika ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit karena kerja jangan dibiarkan wajib diurus dan diperhatikan. Ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar untuk menjamin tenaga kerja jasa konstruksi ini agar mendapatkan hak-haknya,” tegas Harisson.
Pada Rakortek ini juga dilakukan penyerahan simbolis manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan penyampaian materi oleh beberapa narasumber.
About Author
