triggernetmedia.com – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak tahun anggaran 2022-2023 di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Senin (22/11/2021).
Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu memberi pandangan bahwa pembangunan gedung pelayanan satu atap tersebut harus sesuai dengan aspek hukum, perencanaan, pembangunan dan tertib administrasi penganggaran. Diharapkan realisasi pembangunan dapat berjalan baik, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberi pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyambut baik masukkan dari fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu yang berkembang selama proses pembahasan Raperda tentang pengikatan anggaran pembangunan gedung pelayanan satu atap tersebut.
“Sehingga pembangunan gedung yang akan digunakan untuk pusat pelayanan publik dan pusat administrasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya untuk pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.
Dalam implementasi dari Peraturan Daerah ini, sambungnya, segera akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan Fasilitasi agar disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi dan dapat ditetapkan dan diundangkan.
“Kita memerlukan gedung pelayanan satu atap ini, karena memang gedung sekretariat daerah yang ada sekarang ini sudah tidak layak,” jelasnya.
“Kawan-kawan bisa lihat di gedung yang sekarang sudah banyak yang tidak digunakan karena rawan ambruk, dalam berbagai kegiatan juga kita harus pinjam ruang gedung di dewan, di aula BPD dan tempat lain, karena di Sekretariat daerah sudah rawan,” jelasnya lagi.
Kedepan, lanjut Bupati Sis, untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan baik, selama proses pembangunan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa alternatif perkantoran sementara.
“Untuk pimpinan daerah sendiri akan meminjam gedung DPMPTSP yang baru, sementara OPD teknis lainnya menyewa di gedung yang ada di sektiar komplek pemerintahan yang ada sekarang ini,” sebutnya.
“Kita akan berupaya pelayanan di sekitar bangunan yang lama, agar tetap layanan pemerintahan itu berjalan dengan baik,” katanya memungkas.
About Author
