triggernetmedia.com – Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Sekundus, mewakili Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalimantan Barat, dengan tema “Evaluasi dan Proyeksi Penindakan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Barat”. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu, Ruhermansyah.
Menyampaikan amanat sambutan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Kalbar, Sekundus mengatakan, netralitas ASN sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan sehat.
“ASN tidak diperkenankan terlibat dalam ranah perpolitikan, tidak terpengaruh dari golongan manapun, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak diskriminatif dan bersifat independen, serta tidak terlibat dalam panggung perpolitikan yang ada,” katanya di Orchardz Hotel Jalan Ahmad Yani Pontianak, Senin (26/4/2021).
Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 70 ayat (1) menyatakan, dalam kampanye pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian RI, dan anggota TNI, di mana pelanggaran atas ketentuan tersebut (pasal 189), dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta rupiah.
Kemudian, sebutnya, di pasal 71 ayat (1) disebutkan, melarang pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pelanggaran atas ketentuan tersebut (pasal 188), dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta rupiah.
“Saya mendukung pelaksanaan penindakan dan pelanggaran terhadap netralitas ASN maupun Kepala Desa, dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kalbar, serta akan terus mengampanyekan kepada seluruh ASN di Kalbar, untuk selalu menjaga sikap netral dalam bekerja,” ujar Sekundus.
Melalui evaluasi dan proyeksi penindakan pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa pada pemilihan Kepala Daerah di Kalbar ini, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor penghambatnya, sehingga pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu, menjadi lebih baik ke depannya.
Selain itu, kata Sekundus, diharapkan masyarakat semakin percaya dengan Bawaslu yang juga akan berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan masyarakat pada hasil Pemilihan Kepala Daerah.
“Oleh karena itu saya mengapresiasi Bawaslu atas pelaksanaan Rakor ini. Semoga kegiatan Rakor pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Barat dapat berjalan lancar sesuai harapan kita bersama,” tutupnya. (*)
About Author
