banner 468x60 banner 468x60

Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan dan Penata Usahaan Keuangan Daerah

Trigger Netmedia - 8 April 2021
Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan dan Penata Usahaan Keuangan Daerah
Rapat Koordinasi teknis terkait pengelolaan dan penata usahaan keuangan daerah seiring diimplementasikannya Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Kegiatan Rapat Teknis ini dilaksanakan secara virtual, Kamis (8/4/2021) - (Trigger Netmedia)

triggernetmedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang menggelar Rapat Koordinasi teknis terkait pengelolaan dan penata usahaan keuangan daerah seiring diimplementasikannya Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Kegiatan Rapat Teknis ini dilaksanakan secara virtual, Kamis (8/4/2021) pagi.

Kegiatan ini diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga para Camat se-Kabupaten Ketapang. Dalam kesempatan tersebut hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Moh. Ardian sebagai Keynote Speech yang turut menyampaikan beberapa materi.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, DR. Moh. Ardian mengatakan kalau Permendagri 77 ini merupakan produk baru yang usianya baru memasuki empat bulan sehingga harus bisa dipahami bersama terkait regulasi dan aturan yang ada di dalamnya.

Dia melanjutkan, selama ini dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah sangat tinggi sehingga banyak regulasi yang di keluarkan sesuai kebutuhan.

“Selama ini Pemerindah Daerah lebih familiar dengan Permendagri 13, namun dengan banyak regulasi yang berkembang sesuai kebutuhan maka Kemendagri melihat perlu adanya Permendagri 77 ini,” katanya, Kamis (8/4/2021).

Diakuinya, sebelumnya juga ada PP 12 namun masih bersifat umum sehingga diganti dengan Permendagri 77 yang tentunya jika dilihat dari pasal-pasal administratif jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.

“Jadi Kemendagri menganggap perlu adanya Permendagri 77 ini agar implementasinya tidak disalah tafsirkan oleh pihak terkait sehingga Permendagri ini diharapkan bisa mengamankan para pihak secara administratif,” paparnya.

Baca juga  Gol Bellingham Dianulir, Man City Menang Berkat Wasit?

Dia menambahkan, menyikapi pasal terkait administratif berkurang di Permen 77 pihaknya telah menyiapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai gambaran kongkrit administratif dan semoga di Ketapang aktif dalam menggunakan SIPD.

“Karena tujuan SIPD untuk mengamankan adminisitratif selain itu juga ke depan untuk pertanggung jawaban digital dan saya sudah minta Direktur Perencanaan anggaran untuk menyiapkan regulasinya,” jelasnya lagi.

Diakui terdapat perbedaan-perbedaan regulasi dalam Permendagri 77 yang harus dipahami rekan-rekan di daerah misalkan dalam penunjukkan KPA oleh Sekda, DIPA Bansos hingga pemahaman alur sirklus penyusuan anggaran.

“Disini juga tidak ada lagi belanja langsung dan tidak langsung, adanya belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, DR. Moh. Ardian menyambut baik kegiatan rapat kordinasi teknis yang digelar ini sebagai bahan diskusi dan berharap edukasi dalam forum ini dapat terus diteruskan ke semua pihak terkait yang ada di Ketapang agar tidak ada multi tafsir terhadap Permendagri 77.

Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan, rapat kordinasi teknis mengenai implementaai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 untuk menyatukan pandangan dengan semua pihak terkait.

Baca juga  M. Yusuf diamanatkan Jadi Camat di Kampung Halaman

“Rapat teknis ini unuk menyamakan persepsi karena Permendagri 77 ini baru dan harus dipahami bersama,” katanya.

Sebelumnya, sambung dia, ada Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 dan kemudian dikeluarkan Perpres 33 Tahun 2020 serta Permendagri 77 Tahun 2020.

“Melalui kegiatan ini kita berharap semua pihak di Ketapang bisa sama-sama memahami regulasi dan aturan baru yang tercantum baik dalam Perpres 33 maupun Permendagri 77 sebagai turunan dari PP 12,” ujarnya.

Rapat kordinasi teknis ini menghadirkan narasumber Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Kabid Anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Barat.

“Kita juga berterimakasih karena dalam kesempatan rapat ini, bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Moh. Ardian bersedia meluangkan waktu sebagai Keynote Speech yang turut menyampaikan beberapa masukan,” kata Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo.

Selain itu, kegiatan sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disampaikan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Bahri, dengan moderator Kabid Perbendaharaan BPKAD Ketapang, Tarsius.

Sedangkan untuk sosialisasi Perpres No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional disampaikan Kabid Anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Barat, Eko Ari Borniawan dengan Moderator Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Ketapang, Eko Harfianto.

 

Pewarta : Jhon

Editor : Ariz

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Hadiri Festival Kumb Mela, Mantan Raja dan Ratu Nepal Positif Covid-19

Hadiri Festival Kumb Mela, Mantan Raja dan Ratu Nepal Positif Covid-19

Headline   Health   Internasional   Sorotan   Sospolhukam
Terlibat Perselisihan, Anak Tega Mutilasi Ibu Tiri hingga 1000 Bagian

Terlibat Perselisihan, Anak Tega Mutilasi Ibu Tiri hingga 1000 Bagian

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Sebelum Hilang, Kapal Selam Nanggala-402 Izin Nyelam Tembakkan Torpedo

Sebelum Hilang, Kapal Selam Nanggala-402 Izin Nyelam Tembakkan Torpedo

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemungkinan Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 Karena Blackout

Kemungkinan Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 Karena Blackout

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pemprov Kalbar Apresiasi Program Beasiswa BPJamsostek

Pemprov Kalbar Apresiasi Program Beasiswa BPJamsostek

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik
Penerapan PPKM Skala Mikro di Kabupaten Landak Tunggu Instruksi Pemprov Kalbar

Penerapan PPKM Skala Mikro di Kabupaten Landak Tunggu Instruksi Pemprov Kalbar

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   Landak   News   Sorotan   Sospolhukam
Sutarmidji: 14 Kab/Kota di Kalbar Dalam Status PPKM Mikro

Sutarmidji: 14 Kab/Kota di Kalbar Dalam Status PPKM Mikro

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Sorotan   Sospolhukam
Dorong Seluruh OPD Landak Tingkatkan Pelayanan Informasi Online

Dorong Seluruh OPD Landak Tingkatkan Pelayanan Informasi Online

ASN   Headline   IT   Kilas Kalbar   Landak   News   Pelayanan Puplik
Bupati Landak Ajak Perempuan Generasi Milleneal Lanjutkan Perjuangan RA Kartini

Bupati Landak Ajak Perempuan Generasi Milleneal Lanjutkan Perjuangan RA Kartini

Comunity   Headline   Kekinian   Kesra   Kilas Kalbar   Landak   Milenial   News   Sorotan
Perjuangan RA Kartini Dalam Kesetaraan Gender Patut Diteladani Generasi Milleneal

Perjuangan RA Kartini Dalam Kesetaraan Gender Patut Diteladani Generasi Milleneal

Comunity   Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X