banner 468x60

Tangani Covid-19, Pemprov Kalbar Wanti-Wanti Pengelolaan Anggaran Belanja Barang/Jasa

Trigger Netmedia - 8 April 2020
Tangani Covid-19, Pemprov Kalbar Wanti-Wanti Pengelolaan Anggaran Belanja Barang/Jasa
Sekda Kalbar A.L Leyasandri saat vidio conference bersama Menteri Dalam Negeri dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Rabu (8/4/2020) di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar. - ()

triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mewanti-wanti Akuntabilitas Anggaran Penyelenggaraan Barang dan Jasa dalam Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalbar. Hal itu disampaikan Sekda Kalbar A.L Leyasandri usai vidio conference bersama Menteri Dalam Negeri dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Rabu (8/4/2020) di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar.

“Ternyata yang kita wanti-wanti terkait dengan pengadaan barang jasa ini diberikan kelonggaran terkait dengan daerah untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dan semua berprinsip memang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk bekal cepat,” kata Sekda Kalbar A.L Leyasandri.

Dikatakan, masih ada persoalan regulasi yang harus di siapkan oleh Kemendagri untuk daerah-daerah dalam tata kelola pengelolaan karena sekarang hanya bagaimana menggeser untuk memanfaatkan anggaran tetapi dari aspek perlindungan tentang kebijakan ini belum ada dan mudah-mudahan tindakan yang dilakukan daerah tidak dijadikan persoalan hukum.

“Mudahan-mudahan pencerahan baik dari Ketua KPK, BPKP, LKPP, Bareskrim dan BPK ini menjadi semangat untuk melakukan gerak cepat untuk penanganan Covid-19,” ujar A.L Leyasandri.

Lebih lanjut dikatakan A.L Leyasandri, masih ada keraguan bahwa ketika aspek pertanggung jawaban setelah penanganan masalah ini yang meragukan daerah-daerah dan dengan dengan adanya statmen-statmen yang bisa mendorong supaya pergeseran anggaran pemanfaatan anggaran ini tidak bisa dipidanakan ini suatu hal yang maju hanya dengan catatan tidak ada niat dan dengan catatan administrasi.

“Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dari tingkat-tingkat bawah supaya satu persepsi,” tukasnya.

Rilis

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com