banner 468x60 banner 468x60

7 Syarat Daerah Bisa Lockdown karena Wabah Virus Corona

Trigger Netmedia - 17 Maret 2020
7 Syarat Daerah Bisa Lockdown karena Wabah Virus Corona
Mendagri Tito Karnavian dan Kepala PPATK Ki Agus Badaruddin seusai melakukan pertemuan. - ()

triggernetmedia.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan ada 7 syarat daerah bisa memutuskan untuk menutup kawasannya atau lockdown. Tujuh hal itu harus dipertimbangkan dalam pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah.

Pertimbangan yang disebut Tito itu berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Bab Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah.

“Untuk pembatasan wilayah atau lockdown itu dalam undang-undangnya ada tujuh yang harus dipertimbangkan, mulai dari efektivitas, tingkat epidemi, hingga pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan,” kata Tito di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Baca juga  Asnawi Mangkualam Dapat Dukungan dari Dua Legiun Asing Ansan Greeners

Dalam bab tersebut disebutkan, untuk melaksanakan karantina suatu wilayah atau lockdown harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Karantina yang terdiri atas karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar, diberlakukan pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat karantina kesehatan.

“Karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri,” tulis aturan tersebut di pasal 49 Ayat 3.

Baca juga  Klasemen La Liga Spanyol Pekan Keenam, Real Sociedad Kudeta Posisi Puncak

Tito juga menegaskan bahwa keputusan karantina wilayah terkait pencegahan penularan COVID-19, secara absolut berada di bawah kendali pemerintah pusat, yaitu Presiden RI.

“Kita sampaikan ke Pak Gubernur tadi tentang karantina kewilayahan karena menyangkut aspek ekonomi. Maka selain dari UU 6/2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan itu, untuk pembatasan wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Tito Karnavian.

Sumber : Suara.com

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Roma vs Man United: Tanpa De Gea, Setan Merah Mungkin Tak Lolos ke Final

Roma vs Man United: Tanpa De Gea, Setan Merah Mungkin Tak Lolos ke Final

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport   Superliga
Hasil Liga Europa: Villarreal Kubur Mimpi Arsenal ke Babak Final

Hasil Liga Europa: Villarreal Kubur Mimpi Arsenal ke Babak Final

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport   Superliga
Singgung 5 Daerah Dalam Zona Orange, Sutarmidji Tekankan Pentingnya Disiplin Prokes, Termasuk di Tempat Ibadah

Singgung 5 Daerah Dalam Zona Orange, Sutarmidji Tekankan Pentingnya Disiplin Prokes, Termasuk di Tempat Ibadah

Headline   Kesehatan   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Bisnis   Headline   IT   Kekinian   Serba-serbi
Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Bisnis   Headline   Nasional   News   Otomotif   Serba-serbi   Technology
Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Ekonomi   Headline   Maritim   Nasional   News   Sorotan
Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Ekonomi   Headline   Internasional   Kesra   Nasional   News   Sorotan
Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Headline   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Sospolhukam
Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Headline   Kesra   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X