triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Anggota BPK RI bahwa pengalokasian Anggaran untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator-indikatornya.
“Dalam menyusun rencana kerja, saya akan minta BPK RI Kalbar untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada Dinas-dinas supaya mereka jelas,” kata Sutarmidji saat menghadiri sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar dari Joko Agus Setyono kepada Hery Ridwan. Jum’at (6/3/2020) di Aula BPK RI Kalbar.
BPK RI, sebut Sutarmidji, sebagai aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga Negara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang strategi dalam pelaksanaan good governance.
“Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, saya berharap BPK betul-betul melaksanakan tugas berpedoman
pada standar pemeriksaan keuangan negara dan standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya.
“Dalam melaksanakan tugas, pemeriksa keuangan harus tegas, bersih dan tidak boleh menerima apapun. Kemudian pemeriksa keuangan tidak boleh melakukan kesepakatan dengan pihak pemerintah maupun lembaga Negara lain,” ujarnya lagi.
Apabila ada temuan pengelolaan keuangan yang tidak baik, Gubernur H Sutarmidji meminta BPK RI Perwakilan Kalbar memberikan penilaian yang sesuai.
“Dengan sikap tegas Pemeriksa keuangan, Insya Allah, pengelolaan keuangan negara akan menjadi baik,” sebutnya.
Masih kata Sutarmidji, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk membuat transparansi anggaran. Apapun yang dibuat Pemprov pada APBD tahun berjalan, semua masyarakat harus bisa mengakses, termasuk berapa keuangan Pemerintah Daerah.
“Saya sudah mulai membuat sistem tersebut supaya penggunaan APBD dapat fokus dan tepat sasaran, serta tidak ada lagi defisit anggaran seperti tahun 2018,” katanya.
Humas
About Author
