banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600

Pemkab Kubu Raya Komitmen Bangun Iklim Usaha dan Investasi

Sekda Kubu Raya, Yusran Nizam disela Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, Kamis 20/2/2020.
banner 468x60

triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Kubu raya, Yusran Nizam menyatakan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen akan memacu kinerja tata kelola penanaman modal dan pelayanan terpadu daerah guna menciptakan iklim berusaha dan investasi yang kondusif. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

“Bagi kita di daerah, ini luar biasa. Arahan kebijakan seperti ini menyemangati kita untuk memperbaiki sistem tata kelola penanaman modal dan pelayanan terpadu di daerah, yang selama ini masih disibukkan dengan berbagai hal yang tidak strategis,” katanya.

Yusran menyebut rakornas sangat strategis dalam upaya percepatan pembangunan. Melalui rakornas, diperoleh arahan-arahan kebijakan yang mencerahkan, yang langsung disampaikan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, arahan akan segera ditindaklanjuti di daerah agar ada percepatan-percepatan.

“Contoh, presiden menargetkan misalnya dalam proses tahapan awal perizinan, proses mulai berusaha itu bisa dipangkas luar biasa signifikan,” jelasnya.

Menurut Yusran, hal tersebut rasional untuk dilakukan. Bahkan untuk perizinan, dalam hitungan jam bisa dilakukan. Merealisasikan hal itu, ia menyatakan akan segera melakukan kajian-kajian lebih lanjut.

Baca juga  ASN Kubu Raya di Rumahkan Hingga 27 Maret 2020

“Tentu tidak boleh melanggar aturan yang ada. Artinya, kalau ada perubahan-perubahan itu, tentu juga diikuti dengan standar operasional prosedur. Peraturan yang ada juga mesti kita revisi lebih dulu,” sebutnya.

Yusran mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan melakukan reformasi terkait tata kelola penanaman modal dan investasi. Khususnya pada poin-poin aturan yang dinilai memperlambat maupun tidak sinkron.

“Mungkin masih ada item-item yang memperlambat proses itu atau yang tidak sinkron dan komprehensif secara terpadu dengan berbagai aspek lainnya. Nah, pola-pola ini nanti kita bahas lebih lanjut,” ujarnya.

“Insya Allah dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan berbagai pihak terkait baik SKPD maupun pelaku-pelaku usaha besar dan kecil untuk mensinkronkan dan mencari langkah terbaiknya,” ujarnya lagi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, Maria Agustina, mengapresiasi pelaksanaan rakornas investasi. Ia menyebut banyak informasi penting terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) khususnya di daerah. Terutama menyangkut proses awal memulai usaha.

“Penyederhanaan dan percepatan-percepatan pelayanan, ini yang harus kita dorong dan implementasikan di daerah,” ucapnya.

Baca juga  7.300 Pekerja Migran Pulang dari Malaysia, Kemenaker Perkuat koordinasi

Terpenting, ucap Maria, bagaimana pelaku-pelaku usaha bisa berinvestasi di Kabupaten Kubu Raya. Sehingga lapangan pekerjaan baru terbuka dan tenaga kerja terserap. Dengan begitu masyarakat memperoleh pendapatan dan kesejahteraan pun meningkat.

“Nah, ini kan artinya akan banyak mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan sebagainya. Ini yang harus kita tindak lanjuti di daerah,” sebutnya.

Sebelumnya saat menyampaikan arahan, Presiden Joko Widodo meminta instansi terkait untuk mempermudah perizinan bagi usaha mikro dan kecil. Para kepala daerah bahkan diminta menarget Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mampu memberikan izin usaha sebanyak-banyaknya kepada pengusaha kecil.

“Enggak perlu banyak-banyak izinlah untuk yang usaha mikro, usaha kecil. Yang paling penting mereka memiliki, mungkin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan), sudah cukup. Tapi mereka pegang izin itu, mereka miliki. Kalau perlu saya minta ini kepada seluruh bupati dan wali kota, berikan target kepada PTSP, tahun ini harus diberikan kepada 10 ribu usaha kecil, gratis. ‘Nih, izin, nih, izin, nih, izin’. Yang aktif dari kantor PTSP itu lebih baik,” tuturnya.

Rio I Ariz

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.